awalbukanakhir

 BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI Pembahasan Rinci dan Kritis A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah A.1 Struktur Argumen Bab ini biasanya dibangun di atas premis bahwa Pancasila, meski bukan sistem hukum agama, memiliki kesejajaran fungsional dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah). Maqashid syariah versi klasik (Al-Ghazali, lalu disistematisasi Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat) mencakup lima dharuriyyat (kebutuhan primer): Hifz al-Din (menjaga agama) Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) Hifz al-'Aql (menjaga akal) Hifz al-Nasl (menjaga keturunan) Hifz al-Mal (menjaga harta) Argumen sintesis biasanya memetakan lima sila terhadap lima maqashid ini secara langsung — sila 1 dengan hifz al-din, sila 2 dengan hifz al-nafs, dst. A.2 Analisis Kritis Masalah pertama: pemetaan satu-lawan-satu (one-to-one mapping) ini terlalu rapi untuk dipercaya. Kelima maqashid syariah dirumuskan dalam kerangka usul fiqh — metodologi hukum Islam yang bertujua...

 BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM Pembahasan Rinci dan Kritis A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam A.1 Landasan Islam Dalam epistemologi Islam, manusia diposisikan melalui dua status yang saling melengkapi: Abd Allah (hamba Allah) — status ontologis dasar yang menempatkan manusia dalam relasi vertikal-submisif kepada Sang Pencipta. Seluruh aktivitas, termasuk ekonomi, adalah bagian dari ibadah dalam pengertian luas (ibadah 'ammah). Khalifah fil Ardh (wakil Tuhan di bumi, QS. Al-Baqarah: 30) — status fungsional yang memberi manusia mandat mengelola sumber daya bumi, tetapi mandat ini derivatif, bukan otonom penuh. Manusia bukan pemilik mutlak (al-milkiyyah al-haqiqiyyah tetap milik Allah); manusia hanya pemegang hak guna (istikhlaf). Implikasi ekonomi: kepemilikan pribadi diakui (berbeda dari sosialisme), tapi bersifat terbatas dan bersyarat — terikat kewajiban zakat, larangan riba, larangan menimbun (ihtikar), dan larangan...