MATERI BAB 11 EKONOMI PANCASILA

 BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

Sistem fiskal merupakan salah satu instrumen paling strategis dalam penyelenggaraan sebuah negara, karena melaluinya negara menjalankan dua fungsi sekaligus: menghimpun sumber daya dari masyarakat melalui pajak, zakat, dan berbagai pungutan lain, serta mendistribusikan kembali sumber daya tersebut melalui belanja negara untuk kepentingan publik. Kebijakan fiskal bukan sekadar urusan teknis-administratif mengenai angka penerimaan dan pengeluaran, melainkan cerminan dari falsafah bernegara itu sendiri: siapa yang menanggung beban, siapa yang menerima manfaat, dan atas dasar nilai apa keputusan itu diambil. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia namun berkonstitusi Pancasila yang bersifat inklusif dan tidak berdasarkan satu agama formal, muncul pertanyaan mendasar yang layak direnungkan secara serius: bagaimana merancang sebuah sistem fiskal yang tidak hanya efisien secara ekonomi dan sah secara konstitusional, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas warganya, tanpa mengorbankan prinsip kebangsaan yang majemuk? Bab ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut secara bertahap, dimulai dari perbandingan konseptual antara sistem fiskal Pancasila dan sistem fiskal Islam, dilanjutkan dengan pembahasan dualisme kewajiban pajak dan zakat, peran pengeluaran negara bagi kemaslahatan publik, instrumen fiskal integratif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, hingga pada akhirnya merumuskan konstruksi sistem fiskal nasional berbasis nilai dan agenda reformasinya menuju cita negara kesejahteraan yang islami sekaligus Pancasilais.

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal Pancasila adalah kerangka kebijakan keuangan negara yang bersumber dari kelima sila Pancasila, terutama sila kelima yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara senantiasa diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan semata-mata mengejar angka pertumbuhan ekonomi agregat yang sering kali menyembunyikan ketimpangan di baliknya. Landasan konstitusionalnya cukup kuat dan eksplisit, di antaranya termuat dalam Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan harus dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kemudian Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Pasal 34 UUD 1945 yang secara tegas mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dari ketiga pasal ini terlihat jelas bahwa konstitusi Indonesia menempatkan fungsi fiskal negara bukan sebagai alat kekuasaan semata, melainkan sebagai instrumen pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Karakteristik sistem fiskal Pancasila dapat dirangkum menjadi empat hal: pertama, prinsip gotong royong, di mana pembiayaan negara dipikul secara kolektif melalui skema pajak progresif sehingga golongan yang lebih mampu menanggung beban yang secara proporsional lebih besar; kedua, orientasi kesejahteraan umum yang menjadikan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama pengeluaran negara; ketiga, prinsip musyawarah dan demokrasi ekonomi yang mewujud dalam proses perumusan kebijakan fiskal melalui mekanisme pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat; dan keempat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sehingga sistem fiskal Indonesia tidak condong sepenuhnya pada model liberal-kapitalistik yang mengagungkan pasar bebas, namun juga tidak jatuh pada model sosialistik-etatis yang mengabaikan hak milik dan inisiatif individu.

Berbeda sumber namun tidak sepenuhnya berbeda arah, sistem fiskal Islam bertumpu pada konsep maqashid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan luhur syariat yang mencakup penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara historis, instrumen fiskal Islam dikelola melalui sebuah lembaga bernama Bait al-Mal yang berfungsi sebagai kas negara terpadu pada masa kekhalifahan, dengan beragam sumber pendapatan yang masing-masing memiliki karakter hukum berbeda. Zakat merupakan kewajiban religius yang bersifat tetap, yakni sebesar dua setengah persen untuk zakat harta, dipungut dari kekayaan yang telah mencapai nisab dan haul, kemudian disalurkan kepada delapan golongan penerima atau ashnaf sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Selain zakat, terdapat kharaj yaitu pajak atas tanah pertanian yang ditaklukkan, jizyah yaitu pungutan dari kalangan non-Muslim sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan yang diberikan negara, ushr yaitu bea yang dikenakan atas kegiatan perdagangan lintas wilayah, serta ghanimah dan fai' yang merupakan harta rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan. Di luar sumber-sumber tersebut, dikenal pula dharibah, yaitu pajak tambahan yang boleh dipungut oleh pemerintah atau ulil amri dalam kondisi darurat ketika sumber-sumber pendapatan tetap tidak mencukupi kebutuhan negara, dengan syarat harus memenuhi prinsip keadilan dan didasarkan pada kebutuhan riil, bukan keserakahan penguasa. Karakteristik sistem fiskal Islam setidaknya mencakup tiga hal penting: pertama, sifatnya yang ilahiyah sekaligus insaniyah, karena sebagian sumber seperti zakat bersifat tetap dan sakral tidak bisa diubah manusia, sementara sebagian lain seperti dharibah bersifat fleksibel sesuai ijtihad pemimpin yang menyesuaikan dengan kondisi zaman; kedua, orientasinya yang kuat pada distribusi kekayaan guna mencegah penumpukan harta atau iktinaz pada segelintir orang, sejalan dengan peringatan Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 7 bahwa harta jangan sampai hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja; dan ketiga, adanya dimensi akuntabilitas moral dan spiritual, di mana pembayar zakat atau pajak dalam kerangka Islam meyakini adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah, bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum positif yang bersifat duniawi semata.

Meskipun kedua sistem ini berasal dari sumber epistemologis yang secara mendasar berbeda, yaitu Pancasila yang lahir dari konsensus kebangsaan hasil musyawarah para pendiri bangsa, dan Islam yang bersumber dari wahyu ilahi, keduanya sesungguhnya memiliki irisan nilai yang sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika ditinjau dari tujuan akhirnya, fiskal Pancasila mengarah pada kemakmuran rakyat sedangkan fiskal Islam mengarah pada maslahah ummat, namun keduanya sama-sama bermuara pada kesejahteraan bersama sebagai cita akhir. Jika ditinjau dari prinsip pemungutannya, fiskal Pancasila menekankan keadilan dan gotong royong sedangkan fiskal Islam menekankan keadilan dan kewajiban agama, namun keduanya sama-sama berpijak pada prinsip keadilan distributif yang menolak pembebanan sepihak kepada kelompok tertentu. Jika ditinjau dari sasaran pengeluarannya, fiskal Pancasila menyasar fakir miskin dan layanan publik sedangkan fiskal Islam menyasar delapan ashnaf dan kepentingan umum, namun keduanya sama-sama berorientasi pada perlindungan kelompok rentan sebagai prioritas utama. Titik temu semacam inilah yang menjadi basis argumentasi kuat bahwa sistem fiskal Islam sesungguhnya tidak bertentangan dengan Pancasila, melainkan dapat diposisikan sebagai salah satu sumber nilai, bukan satu-satunya sumber hukum, yang memperkaya dan memperkuat kebijakan fiskal nasional, terutama dalam konteks upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa Indonesia.

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, terdapat dua kewajiban fiskal yang berjalan secara simultan dan tidak dapat dihindari, yaitu pajak yang diwajibkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan zakat yang diwajibkan oleh agama melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan dua kewajiban fiskal ini sekaligus memunculkan sejumlah persoalan yang layak dicermati. Persoalan pertama adalah munculnya kesan beban ganda atau double burden, di mana secara psikologis maupun finansial, seorang Muslim yang taat menjalankan agamanya kerap merasa harus menunaikan dua kewajiban sekaligus dalam waktu yang berdekatan, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan keengganan untuk patuh terhadap salah satunya. Persoalan kedua adalah perbedaan basis dan tarif pemungutan, di mana pajak penghasilan bersifat progresif dengan basis penghasilan kena pajak yang tarifnya meningkat seiring besarnya penghasilan, sementara zakat bersifat tetap sebesar dua setengah persen dengan basis harta yang telah mencapai nisab dan haul, sehingga secara teknis keduanya sulit disatukan begitu saja dalam satu skema perhitungan. Persoalan ketiga adalah perbedaan lembaga pengelola, di mana pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi negara murni, sedangkan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang berstatus semi-negara sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat sipil secara luas.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah mengambil langkah jalan tengah untuk merespons persoalan dualisme ini, yaitu melalui Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.03/2008. Ketentuan-ketentuan ini menetapkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS atau LAZ dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau bersifat deductible, dan bukan sebagai pengurang langsung atas pajak yang terutang atau tax credit. Artinya, secara teknis, zakat yang dibayarkan akan mengurangi dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan bruto seseorang, sehingga jumlah pajak yang pada akhirnya harus dibayarkan menjadi lebih kecil dibandingkan jika zakat tidak diperhitungkan sama sekali. Skema ini berbeda dengan pendekatan yang diterapkan di Malaysia, di mana zakat justru diperlakukan sebagai rebate atau pengurang langsung atas pajak terutang, sehingga secara efektif dapat menghilangkan kesan beban ganda karena setiap rupiah zakat yang dibayarkan langsung mengurangi kewajiban pajak dalam jumlah yang sama.

Namun demikian, skema deductible yang berlaku di Indonesia dinilai oleh banyak kalangan akademisi belum sepenuhnya mampu menghilangkan persepsi beban ganda tersebut, karena secara nominal seorang Muslim yang menunaikan zakat sekaligus membayar pajak tetap harus mengeluarkan dana yang secara total lebih besar dibandingkan warga negara non-Muslim yang hanya dikenai kewajiban pajak semata. Kondisi inilah yang mendorong munculnya berbagai usulan reformasi dalam literatur ekonomi syariah dan kebijakan publik. Usulan pertama adalah mengadopsi model rebate atau tax credit sebagaimana diterapkan di Malaysia, sehingga zakat menjadi pengurang langsung terhadap pajak yang terutang, yang secara fungsional akan menciptakan integrasi antara dua kewajiban ini tanpa perlu menghapuskan status hukum salah satu di antara keduanya. Usulan kedua adalah memperkuat model integrasi kelembagaan, di mana BAZNAS diberikan kewenangan yang lebih besar sebagai semacam otoritas fiskal semu atau quasi-fiscal authority yang bekerja secara koordinatif dengan Kementerian Keuangan, sehingga data muzaki atau pembayar zakat dan data wajib pajak dapat disinkronkan guna mencegah baik tumpang tindih kewajiban maupun potensi penghindaran kewajiban oleh oknum tertentu. Usulan ketiga adalah membangun model kesadaran ganda atau dual consciousness melalui pendekatan edukatif, yang menempatkan zakat sebagai ibadah maliyah yang bersifat vertikal-spiritual antara hamba dengan Tuhannya, sementara pajak dipahami sebagai kewajiban kewarganegaraan yang bersifat horizontal-sosial antara warga negara dengan negaranya, sehingga kedua kewajiban tersebut dipahami secara mendalam sebagai sesuatu yang saling melengkapi, bukan saling berkompetisi memperebutkan penghasilan yang sama.

Hal penting yang perlu dicatat dan digarisbawahi dalam konteks ini adalah kedudukan konstitusional dari dualisme tersebut. Zakat di Indonesia sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan pajak, karena Indonesia bukanlah negara agama dalam pengertian negara Islam formal, melainkan negara Pancasila yang secara sengaja dirancang untuk mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dalam ruang hukum positif melalui prinsip relasi agama dan negara yang bersifat simbiotik-akomodatif, bukan simbiotik-integralistik seperti pada negara Islam formal maupun sepenuhnya sekularistik seperti pada negara-negara Barat tertentu. Dengan demikian, dualisme pajak dan zakat ini pada hakikatnya bukanlah sebuah kontradiksi struktural yang harus diselesaikan dengan memenangkan salah satu dan menghapus yang lain, melainkan justru merupakan bentuk konkret dari perwujudan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang beririsan secara harmonis dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Bait al-Mal secara historis merupakan institusi pengelola keuangan negara Islam yang berfungsi sebagai kas negara terpadu, tempat berkumpulnya seluruh penerimaan negara dari berbagai sumber sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Prinsip pengeluaran dari Bait al-Mal didasarkan pada konsep maslahah al-'ammah atau kemaslahatan umum, dengan skala prioritas yang tersusun secara hierarkis dan sistematis dalam kajian ushul fiqh. Skala prioritas tersebut dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar atau dharuriyat, yang mencakup pangan, sandang, papan, keamanan, dan kesehatan bagi kalangan fakir dan miskin sebagai kebutuhan yang paling mendesak dan tidak dapat ditunda; kemudian pemenuhan kebutuhan sekunder atau hajiyat, yang mencakup pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, dan penyediaan fasilitas publik yang memudahkan kehidupan masyarakat meskipun sifatnya tidak semendesak kebutuhan dasar; dan terakhir pemenuhan kebutuhan tersier atau tahsiniyat, yang mencakup penyempurnaan kualitas hidup, estetika, dan kenyamanan publik yang sifatnya pelengkap. Hierarki dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat ini menjadi rujukan yang sangat penting dalam menyusun urutan prioritas belanja negara, agar tidak terjadi kekeliruan fatal seperti mendahulukan proyek-proyek yang bersifat prestise dan simbolik sebelum kebutuhan dasar rakyat miskin benar-benar terpenuhi secara memadai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dapat dipahami dan diposisikan sebagai bentuk modern dari Bait al-Mal dalam konteks negara-bangsa kontemporer, karena keduanya memiliki kesamaan fungsi yang mendasar. Dari sisi fungsi alokasi, APBN mengalokasikan dana untuk penyediaan barang publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sebagaimana Bait al-Mal pada masanya mengalokasikan dana untuk berbagai bentuk maslahah bagi umat. Dari sisi fungsi distribusi, APBN melalui berbagai program belanja bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan subsidi energi maupun pangan, berfungsi secara serupa dengan mekanisme distribusi zakat kepada delapan golongan ashnaf yang telah ditetapkan dalam syariat. Dari sisi fungsi stabilisasi, APBN berperan menjaga stabilitas ekonomi makro nasional, sebagaimana Bait al-Mal pada masa Khalifah Umar bin Khattab berfungsi menjaga stabilitas harga pasar melalui kebijakan penetapan harga atau tas'ir serta pengelolaan cadangan pangan strategis pada masa-masa paceklik dan krisis.

Agar APBN benar-benar dapat mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana yang dicita-citakan, terdapat sejumlah prinsip yang diusulkan oleh para pemikir ekonomi syariah dan kebijakan publik untuk diterapkan secara konsisten. Prinsip pertama adalah earmarking yang bertanggung jawab, di mana sebagian penerimaan negara, termasuk potensi optimalisasi zakat nasional yang selama ini belum tergarap maksimal, diarahkan secara eksplisit dan terukur untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan yang konkret dan terverifikasi dampaknya. Prinsip kedua adalah transparansi dan akuntabilitas publik, yang mengikuti prinsip Islam bahwa harta publik atau maal al-ummah harus senantiasa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat, sejalan dengan asas keterbukaan yang juga diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara di Indonesia. Prinsip ketiga adalah keberpihakan pada kelompok rentan melalui apa yang disebut affirmative budgeting, yaitu alokasi khusus dan terjamin bagi kelompok penyandang disabilitas, kalangan lanjut usia, anak-anak yatim, serta masyarakat di daerah tertinggal, sebagaimana semangat yang terkandung dalam konsep delapan ashnaf penerima zakat. Prinsip keempat adalah efisiensi dan penghindaran terhadap pemborosan atau israf, karena pengeluaran negara secara tegas dilarang bersifat berlebihan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan larangan tabzir yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26 hingga 27.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan, yang salah satu ukurannya dapat dilihat melalui rasio gini, merupakan tantangan struktural yang sangat kompleks dan tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu instrumen fiskal semata. Pajak dalam bentuk konvensional memang bersifat redistributif, namun cakupan dan efektivitasnya sangat bergantung pada mekanisme negara formal yang terkadang lambat menjangkau kelompok masyarakat yang berada di lapisan paling bawah. Sementara itu, zakat juga bersifat redistributif secara alamiah, namun cakupannya sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat sipil untuk menunaikannya secara sukarela serta kapasitas kelembagaan amil zakat dalam mengelola dan menyalurkannya secara profesional dan tepat sasaran. Oleh karena keterbatasan masing-masing instrumen tersebut, dibutuhkan sebuah pendekatan yang bersifat integratif.

Instrumen fiskal integratif dapat dipahami sebagai upaya sinergi yang disengaja antara instrumen fiskal konvensional, yang meliputi pajak, subsidi, dan bantuan sosial, dengan instrumen fiskal Islam, yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, sehingga keduanya bekerja dalam satu ekosistem kebijakan pengentasan kemiskinan yang saling menguatkan dan tidak berjalan sendiri-sendiri secara terpisah. Terdapat beberapa bentuk konkret dari instrumen fiskal integratif yang telah mulai dikembangkan maupun diwacanakan di Indonesia. Bentuk pertama adalah zakat community development, di mana dana zakat yang bersifat produktif disalurkan sebagai modal usaha mikro bagi kalangan mustahik, yang kemudian diintegrasikan dengan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah milik pemerintah, seperti misalnya program Kredit Usaha Rakyat. Bentuk kedua adalah wakaf produktif dan cash waqf linked sukuk, yaitu instrumen wakaf tunai yang dananya diinvestasikan pada sukuk negara, di mana hasil investasi tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial seperti rumah sakit wakaf dan sekolah wakaf, sekaligus turut membantu pembiayaan defisit APBN melalui skema yang sepenuhnya sesuai prinsip syariah. Bentuk ketiga adalah sinkronisasi data terpadu, yaitu upaya mengintegrasikan data mustahik yang dimiliki BAZNAS dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial, guna menghindari terjadinya duplikasi bantuan pada satu pihak maupun celah bantuan atau exclusion error yang menyebabkan sebagian kelompok miskin justru tidak tersentuh bantuan sama sekali. Bentuk keempat adalah menjadikan pajak progresif dan zakat sebagai dua sayap redistribusi yang saling melengkapi, di mana pajak progresif menyasar kelompok kaya melalui pengenaan tarif yang lebih tinggi seiring meningkatnya penghasilan, sementara zakat menyasar kesadaran moral-religius setiap individu Muslim, dan keduanya pada akhirnya bermuara pada dana yang sama-sama dialokasikan bagi kelompok masyarakat miskin.

Secara teori ekonomi, efektivitas dari instrumen fiskal integratif ini dapat diukur secara empiris melalui perubahan kurva Lorenz serta koefisien gini sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi fiskal, baik melalui pajak maupun zakat. Berbagai penelitian terapan, termasuk kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, umumnya menunjukkan bahwa zakat memang memiliki dampak nyata dalam menurunkan rasio gini, meskipun dampaknya masih berada dalam skala yang relatif terbatas jika dibandingkan dengan potensi riilnya. Hal ini terjadi karena tingkat pengumpulan atau collection rate zakat nasional masih jauh dari potensi yang sesungguhnya, yang diperkirakan oleh berbagai lembaga riset dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, namun realisasi pengumpulan yang berhasil dihimpun oleh lembaga amil zakat resmi baru mampu menyerap sebagian kecil saja dari potensi tersebut. Adapun tantangan implementasi yang dihadapi dalam mengoptimalkan instrumen fiskal integratif ini di antaranya adalah masih rendahnya tingkat literasi zakat di kalangan masyarakat serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat, adanya fragmentasi regulasi antara Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Pajak, dan Undang-Undang Wakaf yang hingga kini belum sepenuhnya terintegrasi secara harmonis, serta ketiadaan insentif yang cukup kuat baik dari sisi fiskal maupun sosial bagi para muzaki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi dibandingkan dengan penyaluran secara langsung atau informal kepada penerima yang mereka kenal sendiri.

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Frasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur berasal dari Al-Qur'an surat Saba' ayat 15, yang secara harfiah menggambarkan negeri Saba' sebagai sebuah negeri yang baik dan makmur yang berada di bawah naungan ampunan Tuhan. Dalam wacana kajian fiqh siyasah atau politik Islam, konsep ini dimaknai secara mendalam sebagai gambaran cita-cita negara ideal yang berhasil menggabungkan dua dimensi sekaligus, yaitu kemakmuran material yang tercermin dalam istilah thayyibah, mencakup kesejahteraan ekonomi, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan tercukupinya kebutuhan dasar seluruh rakyat, serta keberkahan spiritual yang tercermin dalam istilah rabbun ghafur, mencakup tata kelola pemerintahan yang diridhai oleh Tuhan karena dijalankan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan ketakwaan yang bersifat kolektif. Konsep ini menariknya kerap disandingkan dan dianggap beresonansi kuat dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang termaktub secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyebutkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sehingga menunjukkan adanya resonansi yang kuat dan tidak dipaksakan antara cita negara-bangsa yang bersifat sekuler-nasionalis dengan cita keagamaan yang bersifat teosentris.

Untuk mewujudkan cita ideal tersebut secara nyata, sistem fiskal nasional perlu dibangun di atas sejumlah nilai fundamental yang saling menopang satu sama lain. Nilai pertama adalah keadilan atau al-'adl, yang menuntut agar setiap proses pemungutan dan pembelanjaan sama sekali tidak boleh menzalimi kelompok manapun, baik kelompok yang berkewajiban membayar seperti wajib pajak dan muzaki, maupun kelompok yang menerima manfaat dari kebijakan fiskal tersebut. Nilai kedua adalah kemaslahatan atau al-maslahah, yang menuntut agar setiap kebijakan fiskal senantiasa diuji dengan pertanyaan mendasar, yaitu apakah kebijakan tersebut benar-benar mendatangkan manfaat nyata dan mencegah terjadinya mudarat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses kekuasaan. Nilai ketiga adalah transparansi dan amanah, yang menuntut agar pengelolaan dana publik, baik yang bersumber dari pajak maupun zakat, harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik secara luas. Nilai keempat adalah partisipasi dan gotong royong, yang menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa, mulai dari negara, lembaga keagamaan, sektor swasta, hingga masyarakat sipil secara umum, dalam turut serta membiayai pembangunan bangsa secara bersama-sama. Nilai kelima adalah keberlanjutan atau sustainability, yang menuntut agar kebijakan fiskal yang diambil pada masa kini tidak boleh membebani generasi mendatang secara tidak adil, misalnya melalui akumulasi defisit anggaran dan utang negara yang berlebihan dan tidak terkendali.

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai tersebut secara operasional, beberapa akademisi dan praktisi ekonomi syariah telah mengusulkan sejumlah arsitektur kelembagaan yang dapat dipertimbangkan. Usulan pertama adalah pembentukan Dewan Fiskal Nasional Inklusif, yaitu sebuah forum koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Keuangan, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, yang bertugas menyusun kebijakan fiskal secara terpadu dengan mengakomodasi baik instrumen konvensional maupun instrumen berbasis syariah secara harmonis. Usulan kedua adalah harmonisasi regulasi, yang mencakup revisi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Wakaf agar ketiganya tidak lagi saling tumpang tindih, melainkan justru saling menguatkan satu sama lain, misalnya melalui pemberian insentif pajak yang lebih besar bagi masyarakat yang menyalurkan zakat maupun wakafnya melalui lembaga resmi yang telah diakui negara. Usulan ketiga adalah pembangunan sistem informasi fiskal terpadu, yaitu sebuah basis data tunggal yang menghubungkan data wajib pajak, data muzaki, dan data penerima manfaat sosial secara terintegrasi, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran maupun tumpang tindih penerima manfaat.

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Sistem fiskal yang berlaku saat ini di Indonesia, meskipun telah mengakomodasi sebagian nilai keislaman, misalnya melalui kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masih menyisakan sejumlah kesenjangan implementasi yang signifikan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Kesenjangan tersebut antara lain tercermin dari rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang relatif masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang belum berada pada level optimal, serta pengumpulan zakat secara nasional yang masih jauh tertinggal dari potensinya yang sesungguhnya sangat besar. Oleh karena itu, sebuah agenda reformasi fiskal yang komprehensif menjadi sebuah keniscayaan, agar sistem fiskal benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state yang memiliki ciri khas keislaman sekaligus tetap berpijak teguh pada nilai-nilai kebangsaan Pancasila.

Terdapat lima arah dan agenda reformasi utama yang perlu ditempuh secara bertahap dan berkesinambungan. Arah pertama adalah reformasi regulasi, yang mencakup upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar zakat dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai instrumen fiskal yang komplementer terhadap pajak, misalnya melalui pengkajian ulang terhadap skema deductible yang berlaku saat ini agar dapat digeser menjadi skema yang lebih menguntungkan bagi para muzaki tanpa harus mengurangi basis penerimaan pajak negara secara signifikan. Arah kedua adalah reformasi kelembagaan, yang mencakup penguatan kapasitas BAZNAS dan LAZ sebagai mitra strategis negara dalam upaya pengentasan kemiskinan, termasuk di dalamnya upaya profesionalisasi manajemen amil zakat serta digitalisasi sistem pelaporan agar lebih transparan dan mudah diakses oleh publik secara luas. Arah ketiga adalah reformasi basis penerimaan, yang mencakup perluasan basis pajak melalui ekstensifikasi terhadap sektor informal dan sektor ekonomi digital yang selama ini masih banyak luput dari jangkauan otoritas pajak, yang diiringi dengan upaya edukasi kesadaran pajak dan zakat secara simultan atau yang dapat disebut sebagai fiscal-zakat literacy. Arah keempat adalah reformasi pola belanja, yang mencakup upaya mengalihkan orientasi belanja negara dari yang selama ini masih cenderung bersifat konsumtif menuju belanja yang lebih produktif dan berorientasi pemberdayaan, misalnya melalui peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan vokasi, dan program kesehatan yang bersifat preventif. Arah kelima, yang barangkali paling fundamental, adalah reformasi paradigma, yang mencakup upaya menggeser cara pandang masyarakat secara luas dari yang semula memandang fiskal sebagai sekadar kewajiban administratif belaka, menjadi sebuah pandangan baru yang memaknai fiskal sebagai ibadah sosial dan amanah konstitusional, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban fiskal lahir dari kesadaran batin yang tulus, bukan semata-mata karena takut terhadap penegakan hukum dan sanksi administratif.

Pada akhirnya, visi negara kesejahteraan Islami-Pancasilais dapat dirumuskan sebagai sebuah model welfare state yang memiliki empat karakteristik utama. Karakteristik pertama adalah kemampuannya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi apapun, sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Karakteristik kedua adalah kemampuannya menggerakkan seluruh potensi filantropi Islam, yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sebagai pilar tambahan pembiayaan sosial yang berada di luar skema APBN murni, sehingga beban pembiayaan pembangunan tidak hanya bertumpu sepenuhnya pada pundak negara. Karakteristik ketiga adalah tegaknya prinsip akuntabilitas ganda, yaitu akuntabilitas horizontal kepada rakyat yang diwujudkan melalui pengawasan oleh DPR dan berbagai lembaga pengawas negara lainnya, sekaligus akuntabilitas vertikal kepada Tuhan yang diwujudkan melalui kesadaran moral-keagamaan setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan dana publik. Karakteristik keempat adalah terwujudnya cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebagai padanan spiritual dari cita adil dan makmur yang selama ini menjadi tujuan pembangunan nasional dalam kerangka Pancasila, sehingga pada akhirnya kemakmuran material dan keberkahan spiritual dapat berjalan beriringan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.