MATERI BAB 14 EKONOMI PANCASILA

 BAB 14

Kebijakan Ekonomi Integratif dalam Kerangka Konstitusi

Pendahuluan

Kebijakan ekonomi integratif adalah kebijakan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, perlindungan kelompok lemah, dan nilai-nilai moral-keagamaan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada teori ekonomi, tetapi harus memiliki dasar konstitusional, terutama Pancasila dan UUD 1945.

Ekonomi integratif juga mempertemukan beberapa unsur yang selama ini sering dipisahkan, yaitu:

Mekanisme pasar dan peran negara.

Kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial.

Ekonomi nasional dan ekonomi umat.

Industri modern dan UMKM.

Keuangan komersial dan keuangan sosial.

Pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Prinsip hukum nasional dan prinsip syariah.

Dalam perspektif Islam, kebijakan ekonomi harus diarahkan kepada kemaslahatan. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di antara kelompok tertentu, kebutuhan dasar masyarakat harus dijamin, dan kegiatan ekonomi harus bebas dari eksploitasi, riba, penipuan, monopoli, serta kerusakan lingkungan.

A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam

1. Isi dan makna Pasal 33

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional perekonomian Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.�

Pasal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme liberal murni. Negara tidak boleh menyerahkan seluruh perekonomian kepada mekanisme pasar. Namun, Pasal 33 juga tidak mengharuskan semua kegiatan ekonomi dimonopoli negara.

2. Asas kekeluargaan dan ukhuwah

Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 memiliki kesamaan dengan prinsip Islam mengenai:

Ukhuwah, yaitu persaudaraan.

Ta’awun, yaitu tolong-menolong.

Adalah, yaitu keadilan.

Maslahah, yaitu kemanfaatan umum.

Syirkah, yaitu kerja sama dalam usaha.

Amanah, yaitu tanggung jawab dalam mengelola harta.

Perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan tidak berarti semua orang harus memiliki jumlah harta yang sama. Maksudnya, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya mengejar kepentingan pribadi, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Koperasi, BMT, usaha bersama, wakaf produktif, zakat produktif, dan kemitraan usaha merupakan bentuk kelembagaan yang dapat menerjemahkan asas kekeluargaan ke dalam praktik.

3. Persamaan Pasal 33 dengan prinsip ekonomi Islam

Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam memiliki kompatibilitas yang kuat dengan demokrasi ekonomi Pancasila.

4. Penguasaan negara bukan berarti kepemilikan absolut

Istilah “dikuasai oleh negara” harus dipahami sebagai kewenangan negara untuk:

Mengatur.

Mengurus.

Mengelola.

Mengawasi.

Membuat kebijakan.

Menjamin manfaat sumber daya bagi rakyat.

Negara tidak boleh menggunakan penguasaan tersebut hanya untuk kepentingan birokrasi atau kelompok tertentu. Penguasaan negara harus diarahkan pada kemakmuran rakyat.

Dalam perspektif Islam, sumber daya alam merupakan amanah. Pemerintah bertindak sebagai pengelola amanah, bukan pemilik absolut yang bebas menggunakan kekayaan negara tanpa pertanggungjawaban.

5. Efisiensi berkeadilan

Pasal 33 tidak hanya menyebut efisiensi, tetapi efisiensi berkeadilan. Ini penting karena efisiensi yang hanya mengejar biaya murah dapat mengorbankan:

Upah pekerja.

Lingkungan.

Kesehatan masyarakat.

Usaha kecil.

Konsumen.

Kelompok adat.

Generasi mendatang.

Dalam ekonomi Islam, efisiensi juga harus disertai halal, thayyib, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan tinggi dengan merusak lingkungan tidak dapat disebut berhasil secara utuh.

6. Implementasi konstitusional

Penerapan Pasal 33 dapat dilakukan melalui:

Penguatan koperasi.

Perlindungan UMKM.

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penyediaan jaminan sosial.

Pengendalian monopoli.

Kebijakan industri nasional.

Pengembangan ekonomi daerah.

Penguatan pangan, energi, dan teknologi.

Pengembangan zakat dan wakaf.

Pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia

1. Perkembangan regulasi

Ekonomi syariah di Indonesia berkembang melalui berbagai bidang, antara lain:

Perbankan syariah.

Asuransi syariah.

Pasar modal syariah.

Zakat.

Wakaf.

Koperasi syariah.

BMT.

Industri halal.

Sertifikasi halal.

Fintech syariah.

Sukuk negara.

Pembiayaan mikro.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya terkait dengan lembaga keuangan, tetapi juga mencakup sektor riil, perdagangan, industri, filantropi, dan gaya hidup.

2. Regulasi perbankan syariah

OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 memuat lima pilar utama:

Penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah.

Akselerasi digitalisasi perbankan syariah.

Penguatan karakteristik perbankan syariah.

Peningkatan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional.

Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.�

OJK juga menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Regulasi tersebut mengatur agar tata kelola umum dan tata kelola syariah dijalankan secara lebih terstruktur.�

3. Regulasi zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional.

Fungsi BAZNAS mencakup:

Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengendalian pengelolaan zakat.

Pelaporan dan pertanggungjawaban.�

Regulasi zakat bertujuan agar dana umat dikelola secara amanah, terkoordinasi, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Regulasi wakaf

Wakaf diatur terutama melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam sistem ini, Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas untuk:

Membina nazhir.

Mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Memberikan persetujuan terkait perubahan peruntukan wakaf.

Memberhentikan atau mengganti nazhir dalam kondisi tertentu.

Memberikan persetujuan atas penukaran harta wakaf.

Memberikan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan wakaf.�

Regulasi wakaf penting karena banyak aset wakaf membutuhkan kepastian hukum, sertifikasi, perencanaan bisnis, dan tata kelola profesional.

5. Regulasi industri halal

Industri halal mencakup produk makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, jasa, pariwisata, logistik, dan kegiatan usaha lainnya. Sertifikasi halal berfungsi memberikan kepastian kepada konsumen dan meningkatkan daya saing produk.

Industri halal tidak seharusnya hanya dipahami sebagai kewajiban administratif. Ia juga merupakan strategi pembangunan industri. Sertifikasi halal dapat mendorong:

Peningkatan mutu produksi.

Jaminan keamanan produk.

Pelacakan rantai pasok.

Peningkatan kepercayaan konsumen.

Perluasan pasar ekspor.

Penguatan merek nasional.

6. Tantangan regulasi ekonomi syariah

Beberapa tantangan regulasi meliputi:

Tumpang tindih kewenangan.

Perbedaan standar antar-lembaga.

Keterbatasan literasi masyarakat.

Regulasi yang belum sepenuhnya ramah UMKM.

Biaya kepatuhan yang tinggi.

Lambatnya proses perizinan.

Kurangnya integrasi data.

Keterbatasan tenaga ahli.

Perbedaan penafsiran akad.

Lemahnya pengawasan terhadap lembaga kecil.

Regulasi yang baik harus memberikan kepastian hukum tanpa mematikan inovasi. Bagi usaha kecil, prosedur harus sederhana, murah, dan mudah dipahami.

C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat

1. Pengertian dharuriyat

Dalam maqashid syariah, dharuriyat adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan, kehormatan, dan keberlangsungan masyarakat dapat terganggu.

Lima kebutuhan pokok yang biasanya dikaitkan dengan dharuriyat adalah:

Perlindungan agama.

Perlindungan jiwa.

Perlindungan akal.

Perlindungan keturunan.

Perlindungan harta.

Dalam kebijakan publik modern, dharuriyat dapat diterjemahkan ke dalam kebutuhan pokok seperti pangan, air, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, keamanan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

2. Perlindungan jiwa

Negara wajib menjamin akses terhadap:

Pangan yang cukup dan aman.

Air bersih.

Pelayanan kesehatan.

Sanitasi.

Lingkungan yang sehat.

Keselamatan kerja.

Penanganan bencana.

Perlindungan dari kekerasan.

Kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan, tetapi membiarkan masyarakat tidak memperoleh layanan kesehatan dasar, belum sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

3. Perlindungan akal

Perlindungan akal berkaitan erat dengan pendidikan dan pengetahuan. Negara perlu menyediakan:

Pendidikan dasar yang berkualitas.

Pendidikan vokasional.

Akses perguruan tinggi.

Pelatihan keterampilan.

Literasi keuangan.

Literasi digital.

Perlindungan anak dari narkotika dan konten berbahaya.

Riset dan inovasi.

Dalam ekonomi modern, pendidikan bukan hanya hak sosial, tetapi juga fondasi produktivitas nasional.

4. Perlindungan harta

Perlindungan harta mencakup:

Kepastian hukum kepemilikan.

Perlindungan konsumen.

Pencegahan penipuan.

Pengawasan lembaga keuangan.

Pengendalian monopoli.

Perlindungan data keuangan.

Akses pembiayaan.

Pencegahan rentenir.

Perlindungan aset wakaf.

Pengelolaan zakat yang transparan.

Islam tidak hanya memerintahkan masyarakat untuk mencari harta, tetapi juga melarang cara memperoleh harta yang batil.

5. Perlindungan keturunan dan keluarga

Negara juga harus melindungi keluarga melalui:

Kebijakan pangan.

Perumahan yang layak.

Perlindungan ibu dan anak.

Pendidikan keluarga.

Perlindungan pekerja.

Cuti melahirkan.

Pencegahan perkawinan anak.

Jaminan sosial.

Lingkungan yang aman.

Keluarga yang miskin dan tidak terlindungi mudah mengalami masalah gizi, putus sekolah, utang, dan kehilangan aset produktif.

6. Mekanisme negara dan masyarakat

Negara tidak harus menanggung semua kebutuhan secara langsung. Negara dapat menjalankan peran melalui:

Regulasi.

Anggaran publik.

Subsidi yang tepat sasaran.

Jaminan sosial.

Kemitraan dengan swasta.

Penguatan koperasi.

Kolaborasi dengan lembaga zakat.

Pengembangan wakaf.

Pemberdayaan komunitas.

Perlindungan terhadap relawan dan lembaga sosial.

Dengan demikian, negara bertindak sebagai penjamin dan pengatur ekosistem, sedangkan masyarakat, dunia usaha, koperasi, dan lembaga sosial menjadi pelaksana bersama.

7. Dharuriyat dan subsidi

Subsidi dapat dibenarkan apabila digunakan untuk menjamin kebutuhan dasar, tetapi harus dirancang secara tepat. Subsidi yang salah sasaran dapat membebani anggaran dan lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan tinggi.

Alternatif yang lebih baik meliputi:

Bantuan langsung bagi kelompok rentan.

Subsidi berbasis data.

Kartu kebutuhan dasar.

Penguatan produksi lokal.

Stabilitas harga pangan.

Pembiayaan usaha mikro.

Program padat karya.

Zakat produktif dan wakaf produktif.

D. Kebijakan Industri Halal Nasional

1. Industri halal sebagai agenda pembangunan

Industri halal adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa sesuai prinsip halal, thayyib, aman, berkualitas, dan dapat dipercaya. Industri halal tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi mencakup:

Farmasi.

Kosmetik.

Busana.

Pariwisata.

Logistik.

Keuangan.

Media.

Pendidikan.

Kesehatan.

Produk rumah tangga.

Kebijakan industri halal perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional, bukan hanya sebagai program keagamaan.

2. Rantai nilai halal

Rantai nilai halal mencakup seluruh tahapan:

Penyediaan bahan baku.

Produksi.

Penyimpanan.

Pengangkutan.

Distribusi.

Pemasaran.

Konsumsi.

Pengelolaan limbah.

Sebuah produk tidak cukup hanya memiliki bahan yang halal. Proses pengolahan, penyimpanan, peralatan, transportasi, dan distribusinya juga harus menjamin tidak terjadi kontaminasi dengan bahan yang tidak halal.

3. Tujuan kebijakan industri halal

Kebijakan industri halal bertujuan:

Melindungi konsumen.

Meningkatkan mutu produk.

Memperluas pasar ekspor.

Mendorong investasi.

Mengembangkan UMKM.

Menciptakan lapangan kerja.

Memperkuat daya saing nasional.

Mengurangi ketergantungan impor.

Meningkatkan inovasi.

Membangun kepercayaan global.

Jika dikelola dengan baik, industri halal dapat menjadi strategi penguatan industri nasional.

4. Strategi pengembangan

a. Penyederhanaan sertifikasi

Pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam sertifikasi karena keterbatasan biaya, administrasi, dan pemahaman. Negara perlu menyediakan:

Pendampingan.

Sertifikasi gratis atau bersubsidi.

Prosedur digital.

Pelatihan bahan dan proses halal.

Layanan satu pintu.

Pendamping halal di daerah.

b. Penguatan bahan baku lokal

Industri halal tidak akan kuat jika bahan bakunya masih bergantung pada impor. Indonesia perlu mengembangkan:

Peternakan.

Pertanian.

Perikanan.

Bahan farmasi.

Bahan kosmetik.

Rempah-rempah.

Kemasan.

Mesin produksi.

c. Pembiayaan syariah

Industri halal membutuhkan pembiayaan untuk:

Pembelian mesin.

Sertifikasi.

Pengembangan produk.

Riset.

Distribusi.

Pemasaran.

Ekspor.

Pembiayaan dapat berasal dari bank syariah, koperasi, BMT, sukuk, wakaf produktif, dan skema kemitraan.

d. Penguatan ekspor

Indonesia perlu memperluas pasar halal melalui:

Diplomasi perdagangan.

Pameran internasional.

Sertifikasi yang diakui global.

Standardisasi mutu.

Merek nasional.

Pusat distribusi luar negeri.

Kerja sama dengan negara muslim dan pasar nonmuslim.

Pasar produk halal tidak hanya terdiri atas konsumen muslim. Banyak konsumen nonmuslim juga tertarik karena alasan keamanan, kebersihan, etika, dan kualitas.

5. Tantangan industri halal

Tantangan yang perlu diselesaikan meliputi:

Kurangnya bahan baku lokal.

Biaya sertifikasi.

Rendahnya literasi pelaku usaha.

Keterbatasan laboratorium.

Belum kuatnya logistik halal.

Kualitas produk yang belum seragam.

Lemahnya merek nasional.

Fragmentasi lembaga.

Persaingan global.

Kurangnya riset dan inovasi.

Karena itu, industri halal harus didukung oleh kebijakan lintas sektor, bukan hanya oleh lembaga keagamaan.

E. Reformasi Kelembagaan dalam Ekosistem Integratif

1. Pentingnya reformasi kelembagaan

Kebijakan ekonomi integratif memerlukan lembaga yang mampu bekerja secara terkoordinasi. OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling memperkuat.

Reformasi kelembagaan diperlukan agar:

Regulasi tidak tumpang tindih.

Data dapat dibagikan secara aman.

Program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pengawasan lebih efektif.

Dana sosial dikelola secara profesional.

Inovasi tidak terhambat.

Masyarakat memperoleh layanan yang mudah.

2. Peran OJK

OJK berfungsi mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk:

Perbankan.

Pasar modal.

Industri keuangan nonbank.

Perbankan syariah.

Lembaga keuangan mikro.

Perlindungan konsumen.

Dalam ekosistem integratif, OJK memiliki peran untuk:

Menjamin kesehatan lembaga keuangan syariah.

Mengatur tata kelola syariah.

Mendorong digitalisasi.

Mengawasi fintech syariah.

Memperkuat perlindungan konsumen.

Mengembangkan pembiayaan UMKM.

Mengawasi risiko sistemik.

Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

RP3SI 2023–2027 menunjukkan bahwa arah pengembangan perbankan syariah tidak hanya menyangkut pertumbuhan aset, tetapi juga ketahanan, digitalisasi, karakteristik syariah, kontribusi ekonomi, dan pengawasan.�

3. Peran Bank Indonesia

Bank Indonesia berperan dalam:

Kebijakan moneter.

Sistem pembayaran.

Stabilitas nilai rupiah.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pengembangan pasar uang.

Edukasi ekonomi syariah.

Penguatan halal value chain.

Dalam ekosistem integratif, Bank Indonesia dapat mendukung:

Pembayaran digital untuk zakat dan wakaf.

Pengembangan pasar uang syariah.

Penguatan ekonomi pesantren.

Digitalisasi UMKM.

Pengembangan instrumen moneter syariah.

Stabilitas harga pangan.

Integrasi sektor keuangan dengan sektor riil.

Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam membangun kebijakan yang menghubungkan keuangan syariah dengan tujuan pembangunan nasional.

4. Peran BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Dalam kerangka ekonomi integratif, BAZNAS dapat berfungsi sebagai:

Penghimpun zakat.

Penyalur zakat.

Pengembang program pemberdayaan.

Pengelola data mustahik.

Mitra pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Penghubung zakat dengan UMKM.

Pengembang program pendidikan dan kesehatan.

Pengukur dampak sosial.

BAZNAS perlu bergerak dari pola bantuan jangka pendek menuju pola pemberdayaan jangka panjang tanpa meninggalkan bantuan darurat bagi orang yang benar-benar membutuhkan.

5. Peran BWI

BWI berperan dalam membina dan mengawasi nazhir serta mendorong pengembangan aset wakaf. BWI juga memiliki kewenangan yang berkaitan dengan perubahan peruntukan, penggantian nazhir, penukaran aset wakaf, dan pemberian saran kebijakan kepada pemerintah.�

Dalam ekosistem integratif, BWI dapat:

Menyusun standar profesional nazhir.

Mendorong sertifikasi nazhir.

Mengembangkan wakaf produktif.

Memfasilitasi wakaf uang.

Menghubungkan aset wakaf dengan investasi syariah.

Membuat database wakaf.

Mengawasi perlindungan aset.

Membangun kemitraan dengan koperasi dan BMT.

6. Pola hubungan kelembagaan

Hubungan antarlembaga dapat digambarkan sebagai berikut:

7. Model integrasi kebijakan

Model integrasi dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

Satu data ekonomi sosial

Data kemiskinan, mustahik, UMKM, aset wakaf, penerima bantuan, dan kebutuhan pembiayaan perlu dihubungkan dengan tetap menjaga privasi.

Rujukan antarlembaga

Mustahik yang memerlukan bantuan zakat dapat dirujuk kepada BAZNAS. Setelah memiliki usaha, ia dapat dirujuk kepada BMT atau koperasi. Jika usaha berkembang, ia dapat memperoleh pembiayaan bank syariah.

Pemanfaatan aset wakaf

BWI dan nazhir dapat bekerja sama dengan koperasi, BMT, pemerintah daerah, dan investor syariah untuk mengembangkan aset wakaf.

Pembiayaan berjenjang

Pembiayaan dapat diberikan dalam tahap:

Bantuan kebutuhan dasar.

Modal awal.

Pembiayaan mikro.

Pembiayaan komersial.

Pembiayaan ekspansi.

Pelaporan terpadu

Setiap lembaga perlu melaporkan tidak hanya jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga dampak program terhadap pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian penerima.

8. Reformasi yang diperlukan

Reformasi kelembagaan harus mencakup:

Integrasi data dan sistem digital.

Penyederhanaan prosedur.

Penguatan audit syariah.

Standar pelaporan yang seragam.

Perlindungan data masyarakat.

Peningkatan kualitas SDM.

Pengawasan berbasis risiko.

Penyelesaian konflik kewenangan.

Kolaborasi pusat dan daerah.

Pengukuran dampak kebijakan.

Reformasi tidak berarti semua lembaga dilebur menjadi satu. Yang diperlukan adalah pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang kuat, dan mekanisme rujukan yang efektif.

Penutup

Kebijakan ekonomi integratif memiliki dasar yang kuat dalam Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kemakmuran rakyat, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan kemandirian memiliki hubungan erat dengan prinsip ukhuwah, ta’awun, keadilan, amanah, maslahah, zakat, wakaf, dan larangan eksploitasi.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan dharuriyat, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, keamanan, pekerjaan, tempat tinggal, dan perlindungan harta. Tanggung jawab tersebut dapat dijalankan melalui anggaran negara, regulasi, jaminan sosial, kerja sama dengan masyarakat, serta penguatan lembaga zakat, wakaf, koperasi, dan BMT.

Regulasi ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang melalui perbankan syariah, zakat, wakaf, industri halal, pasar modal, dan fintech. Namun, tantangan berupa fragmentasi kelembagaan, rendahnya literasi, keterbatasan SDM, biaya kepatuhan, serta lemahnya integrasi data masih perlu diselesaikan.

Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil apabila OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, BWI, pemerintah, koperasi, BMT, lembaga keuangan syariah, dan industri halal bekerja dalam satu ekosistem. Tujuan akhirnya bukan sekadar memperbesar ukuran ekonomi syariah, tetapi memastikan ekonomi tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi kelompok rentan, menjaga lingkungan, serta mewujudkan amanat konstitusi dan maqashid syariah.