MATERI BAB 16 EKONOMI PANCASILA

 BAB 16

Menuju Masyarakat Adil dan Makmur: Visi Integratif

Pendahuluan

Visi masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita utama kehidupan berbangsa Indonesia. Cita-cita tersebut tercermin dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, konsep demokrasi ekonomi, serta ajaran Islam mengenai falah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Dalam kerangka ekonomi integratif, kemajuan tidak cukup diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto, jumlah investasi, atau peningkatan pendapatan per kapita. Kemajuan juga harus dilihat dari:

Berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan.

Terpenuhinya kebutuhan dasar.

Tersedianya pekerjaan yang layak.

Terjaganya lingkungan.

Menguatnya keluarga dan komunitas.

Meningkatnya kualitas pendidikan.

Terwujudnya pemerintahan yang amanah.

Berkembangnya ekonomi rakyat.

Terpeliharanya moral dan martabat manusia.

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada 2045. Visi tersebut dapat diperkaya dengan nilai-nilai Pancasila-Islam agar kemajuan material berjalan bersama kemajuan moral dan spiritual.�

A. Falah dan Masyarakat Adil dan Makmur

1. Pengertian falah

Falah berarti keberhasilan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang menyeluruh. Dalam ekonomi Islam, falah tidak hanya berarti memperoleh kekayaan duniawi, tetapi juga mencapai keberhasilan moral dan spiritual.

Falah mencakup:

Kesejahteraan material.

Ketenangan jiwa.

Kehidupan yang bermartabat.

Keadilan sosial.

Keberkahan harta.

Hubungan baik dengan sesama.

Keselamatan lingkungan.

Kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan demikian, seseorang tidak dianggap mencapai falah hanya karena memiliki harta yang banyak. Ia juga harus memperoleh harta melalui cara yang halal, menggunakan harta secara benar, menunaikan tanggung jawab sosial, dan tidak merugikan pihak lain.

2. Masyarakat adil dan makmur

Masyarakat adil dan makmur adalah masyarakat yang:

Hak dan kewajibannya dihormati.

Kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Memiliki kesempatan ekonomi yang layak.

Tidak mengalami diskriminasi.

Mendapat perlindungan hukum.

Dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Mampu mengembangkan potensi dirinya.

Menikmati hasil pembangunan secara merata.

Hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Keadilan tidak berarti semua orang memiliki harta dalam jumlah sama. Keadilan berarti setiap orang memperoleh hak, kesempatan, perlindungan, dan perlakuan yang layak. Dalam ekonomi Islam, perbedaan kemampuan dan hasil dapat terjadi, tetapi tidak boleh menyebabkan penindasan atau kemiskinan struktural.

3. Titik temu falah dan cita-cita nasional

Titik temu tersebut menunjukkan bahwa falah dapat menjadi kerangka etik dan spiritual bagi cita-cita masyarakat adil dan makmur.

4. Indikator falah

Falah dapat diterjemahkan ke dalam beberapa indikator:

a. Indikator material

Pendapatan yang layak.

Ketersediaan pangan.

Rumah yang sehat.

Akses kesehatan.

Pendidikan yang berkualitas.

Pekerjaan yang aman.

Kepemilikan atau akses terhadap aset.

b. Indikator sosial

Kesenjangan yang rendah.

Solidaritas masyarakat.

Perlindungan kelompok rentan.

Kesetaraan kesempatan.

Keamanan sosial.

Kualitas keluarga.

Partisipasi masyarakat.

c. Indikator moral

Rendahnya korupsi.

Kejujuran dalam transaksi.

Kepatuhan terhadap hukum.

Amanah dalam mengelola jabatan.

Tanggung jawab sosial.

Pengendalian konsumsi.

Kepedulian terhadap lingkungan.

d. Indikator spiritual

Kesadaran beribadah.

Kepatuhan terhadap prinsip halal.

Kedermawanan.

Pengelolaan harta yang bertanggung jawab.

Kesadaran bahwa kekayaan adalah amanah.

5. Kritik terhadap ukuran pembangunan yang sempit

Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi tidak cukup. Ekonomi dapat tumbuh sementara:

Kesenjangan meningkat.

Upah pekerja stagnan.

Lingkungan rusak.

Utang rumah tangga bertambah.

Akses pendidikan tetap timpang.

Kemiskinan tidak berkurang secara signifikan.

Kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Karena itu, pembangunan perlu memakai ukuran yang lebih luas, seperti kualitas hidup, pemerataan, kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, kepercayaan sosial, dan integritas institusi.

B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

1. Makna konsep

Istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur berasal dari QS. Saba’ ayat 15. Secara umum, istilah tersebut berarti “negeri yang baik dan Tuhan Yang Maha Pengampun.”

Konsep ini menggambarkan suatu negeri yang memiliki:

Kehidupan yang aman.

Sumber daya yang cukup.

Lingkungan yang subur.

Masyarakat yang bersyukur.

Pemerintahan yang baik.

Hubungan sosial yang harmonis.

Kemakmuran yang disertai ketaatan.

Kesadaran bahwa nikmat harus dikelola dengan amanah.

Dalam penafsiran yang berkembang, “negeri yang baik” dikaitkan dengan kemakmuran, kesuburan, keamanan, dan keteraturan, sedangkan “Tuhan Yang Maha Pengampun” menunjukkan bahwa kemakmuran tersebut harus disertai ketaatan dan rasa syukur.�

2. Visi peradaban Indonesia

Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat dijadikan visi peradaban Indonesia, bukan dalam arti menjadikan negara sebagai negara agama, tetapi menjadikan nilai agama sebagai sumber etika pembangunan.

Visi tersebut dapat diterjemahkan menjadi:

Negara yang makmur secara material.

Pemerintahan yang bersih.

Masyarakat yang berakhlak.

Ekonomi yang adil.

Sumber daya alam yang terjaga.

Pendidikan yang mencerdaskan.

Teknologi yang bermanfaat.

Kehidupan beragama yang damai.

Keadilan hukum.

Kepedulian terhadap generasi mendatang.

3. Hubungan dengan Pancasila

Dengan demikian, konsep tersebut dapat ditempatkan sebagai sumber inspirasi moral bagi pembangunan nasional yang tetap menghormati kemajemukan dan konstitusi.

4. Syarat membangun negeri yang baik

a. Pemerintahan yang amanah

Pemerintah harus mengelola kekuasaan sebagai amanah. Ciri-cirinya:

Transparansi.

Akuntabilitas.

Pelayanan publik yang baik.

Penegakan hukum.

Pengendalian korupsi.

Penggunaan anggaran yang tepat.

Perlindungan terhadap masyarakat.

b. Ekonomi yang produktif

Kemakmuran memerlukan ekonomi yang menghasilkan barang, jasa, pekerjaan, inovasi, dan pendapatan. Ekonomi tidak boleh hanya berputar pada perdagangan spekulatif atau konsumsi.

c. Distribusi yang adil

Kemakmuran harus dinikmati secara luas melalui:

Upah layak.

Pajak yang adil.

Zakat.

Wakaf.

Jaminan sosial.

Pelayanan publik.

Penguatan UMKM.

Kepemilikan aset yang lebih merata.

d. Lingkungan yang sehat

Negeri yang baik tidak dapat dibangun dengan merusak tanah, air, laut, hutan, dan udara. Alam adalah amanah yang harus dijaga.

e. Masyarakat berkarakter

Kemajuan ekonomi akan rapuh jika masyarakat kehilangan kejujuran, disiplin, solidaritas, dan tanggung jawab.

C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam

1. Prinsip dasar roadmap

Roadmap transformasi perlu dibangun berdasarkan beberapa prinsip:

Konstitusional.

Berkeadilan.

Inklusif.

Berkelanjutan.

Berbasis pengetahuan.

Mengutamakan ekonomi rakyat.

Menghormati kemajemukan.

Menggabungkan pasar dan tanggung jawab sosial.

Menggunakan teknologi secara etis.

Memiliki indikator yang terukur.

Roadmap tidak boleh berhenti pada slogan. Ia harus memuat target, lembaga pelaksana, sumber pembiayaan, indikator, jadwal, dan mekanisme evaluasi.

2. Tahap jangka pendek

Tahap jangka pendek dapat diarahkan pada penguatan fondasi. Bappenas menyebut penguatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengurangan ketimpangan, dan produk ramah lingkungan sebagai bagian dari prioritas pembangunan.�

Program utama jangka pendek meliputi:

Integrasi data kemiskinan, zakat, wakaf, UMKM, dan bantuan sosial.

Penguatan perlindungan sosial.

Penyederhanaan sertifikasi halal bagi UMKM.

Digitalisasi pembayaran zakat dan wakaf.

Pelatihan ekonomi dan keuangan syariah.

Penguatan koperasi dan BMT.

Penertiban pinjaman ilegal dan rentenir.

Peningkatan transparansi lembaga sosial.

Pemulihan daya beli masyarakat.

Penguatan ketahanan pangan.

Pendidikan karakter ekonomi.

Pemberantasan korupsi dan penipuan keuangan.

Indikator jangka pendek dapat mencakup:

Meningkatnya akses pembiayaan UMKM.

Berkurangnya pembiayaan ilegal.

Meningkatnya jumlah mustahik yang mandiri.

Bertambahnya aset wakaf produktif.

Meningkatnya literasi keuangan.

Berkurangnya kebocoran dana sosial.

Meningkatnya kualitas layanan publik.

3. Tahap jangka menengah

Tahap jangka menengah berfokus pada transformasi struktur ekonomi. Programnya dapat meliputi:

Hilirisasi industri.

Penguatan manufaktur nasional.

Pengembangan industri halal.

Integrasi koperasi dalam rantai pasok.

Penguatan bank syariah dan keuangan sosial.

Pengembangan teknologi nasional.

Reformasi pendidikan ekonomi.

Pembangunan energi terbarukan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja.

Penguatan ekspor produk halal.

Pengembangan kawasan ekonomi berbasis pesantren.

Pengembangan pusat inovasi UMKM.

Bappenas juga menempatkan inovasi domestik, hilirisasi industri, pembangunan inklusif dan berkelanjutan, serta pendidikan STEAM sebagai bagian dari strategi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.�

Indikator jangka menengah dapat mencakup:

Meningkatnya nilai tambah dalam negeri.

Bertambahnya pekerjaan formal yang layak.

Meningkatnya ekspor produk halal.

Naiknya produktivitas UMKM.

Meningkatnya penggunaan teknologi nasional.

Menurunnya ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Menurunnya kesenjangan antarwilayah.

Meningkatnya proporsi energi bersih.

4. Tahap jangka panjang

Tahap jangka panjang diarahkan pada pembentukan peradaban ekonomi yang matang. Ciri-cirinya:

Indonesia menjadi produsen teknologi dan produk halal.

Ekonomi rakyat terhubung dengan pasar global.

Kesenjangan sangat rendah.

Sistem pendidikan menghasilkan manusia unggul dan berakhlak.

Keuangan sosial menjadi bagian penting dari pembangunan.

Wakaf produktif membiayai pendidikan dan kesehatan.

Ekonomi digital berjalan aman dan etis.

Industri nasional ramah lingkungan.

Pemerintahan berbasis data dan amanah.

Masyarakat memiliki budaya gotong royong yang kuat.

Indonesia menjadi pusat inovasi ekonomi syariah.

5. Matriks roadmap

6. Risiko pelaksanaan

Roadmap dapat gagal jika:

Kebijakan berubah-ubah.

Lembaga tidak berkoordinasi.

Anggaran tidak tepat sasaran.

Korupsi tidak dikendalikan.

UMKM hanya dijadikan objek politik.

Ekonomi syariah hanya berorientasi simbolik.

Data tidak akurat.

Pendidikan tidak berubah.

Masyarakat tidak dilibatkan.

Pembangunan mengorbankan lingkungan.

Karena itu, transformasi harus dilakukan secara konsisten, bertahap, dan dapat dievaluasi.

D. Peran Masyarakat Sipil, Ulama, Cendekiawan, dan Pengusaha

1. Masyarakat sipil

Masyarakat sipil terdiri atas organisasi sosial, lembaga keagamaan, komunitas, organisasi profesi, koperasi, media, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok warga.

Perannya meliputi:

Mengawasi kebijakan publik.

Membantu kelompok rentan.

Mengembangkan pendidikan masyarakat.

Mengelola zakat dan wakaf.

Mendorong transparansi.

Mengembangkan usaha sosial.

Menyelesaikan konflik.

Membangun solidaritas.

Menguatkan budaya gotong royong.

Masyarakat sipil tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mitra negara dalam pembangunan.

2. Peran ulama

Ulama memiliki peran penting dalam:

Memberikan panduan etika ekonomi.

Menjelaskan fikih muamalah.

Mendorong zakat dan wakaf.

Mengawasi kepatuhan syariah.

Mencegah praktik riba, penipuan, dan monopoli.

Membangun kesadaran kesederhanaan.

Menghubungkan ajaran agama dengan masalah ekonomi nyata.

Ulama perlu menyampaikan pesan ekonomi dengan bahasa yang relevan bagi masyarakat modern. Kajian keagamaan dapat membahas utang digital, investasi, konsumerisme, perlindungan lingkungan, hak pekerja, dan etika bisnis.

3. Peran cendekiawan

Cendekiawan bertugas:

Mengembangkan teori ekonomi yang sesuai dengan Indonesia.

Meneliti kemiskinan dan ketimpangan.

Menguji efektivitas kebijakan.

Menyusun indikator falah.

Mengembangkan inovasi sosial.

Menghubungkan teori dengan praktik.

Mengkritik kebijakan secara ilmiah.

Menyediakan data untuk pengambilan keputusan.

Cendekiawan ekonomi Pancasila-Islam perlu menghindari dua ekstrem: menerima teori luar secara mentah atau menolak semua gagasan luar tanpa kajian. Yang dibutuhkan adalah sikap kritis, terbuka, dan kontekstual.

4. Peran pengusaha

Pengusaha memiliki peran penting karena mereka:

Menciptakan pekerjaan.

Menghasilkan barang dan jasa.

Mengembangkan teknologi.

Membayar pajak.

Membentuk rantai pasok.

Mendorong ekspor.

Membiayai inovasi.

Membangun kesejahteraan pekerja.

Pengusaha dalam sistem integratif harus mengembangkan profit with purpose, yaitu keuntungan yang disertai tujuan sosial dan lingkungan.

Ciri pengusaha berkeadaban:

Produk dan prosesnya halal.

Tidak menipu konsumen.

Membayar upah secara layak.

Menjaga keselamatan kerja.

Tidak merusak lingkungan.

Membayar kewajiban hukum dan sosial.

Mengembangkan UMKM mitra.

Transparan terhadap investor.

Menghindari monopoli.

Menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

5. Pola kolaborasi

Transformasi membutuhkan kolaborasi empat unsur:

Kerja sama ini perlu dibangun dalam proyek konkret, seperti:

Pengembangan kawasan industri halal.

Pusat wakaf produktif.

Inkubasi bisnis pesantren.

Pembiayaan UMKM.

Program ketahanan pangan.

Pendidikan vokasional.

Energi terbarukan.

Klinik dan sekolah berbasis wakaf.

Pusat riset ekonomi kerakyatan.

E. Indonesia 2045: Arsitektur Ekonomi Integratif

1. Visi Indonesia 2045

Indonesia Emas 2045 diarahkan menjadi negara yang maju, berdaulat, bersatu, dan berkelanjutan. Visi pembangunan tersebut juga menekankan kualitas sumber daya manusia, stabilitas, kesinambungan, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan pendapatan per kapita.�

Dalam perspektif Pancasila-Islam, Indonesia 2045 seharusnya tidak hanya menjadi negara berpendapatan tinggi, tetapi juga:

Negara yang adil.

Negara yang amanah.

Negara yang berdaulat secara ekonomi.

Negara yang kuat dalam teknologi.

Negara yang menjaga lingkungan.

Negara yang maju dalam industri halal.

Negara yang memiliki ekonomi rakyat yang kokoh.

Negara yang beradab dan bermartabat.

2. Arsitektur ekonomi integratif

Pilar pertama: negara hukum dan pemerintahan amanah

Negara harus memiliki:

Hukum yang adil.

Birokrasi profesional.

Pengawasan yang kuat.

Data yang akurat.

Anggaran transparan.

Pemberantasan korupsi.

Pelayanan publik yang mudah.

Perlindungan hak masyarakat.

Tanpa pemerintahan yang amanah, kebijakan ekonomi yang baik dapat gagal dalam pelaksanaan.

Pilar kedua: sumber daya manusia unggul

SDM 2045 harus:

Menguasai ilmu pengetahuan.

Memiliki keterampilan teknologi.

Berakhlak.

Kreatif.

Mandiri.

Mampu bekerja sama.

Memahami keberagaman.

Memiliki jiwa kebangsaan.

Peduli terhadap lingkungan.

Mampu berkompetisi secara global.

Pilar ketiga: industri nasional bernilai tambah

Indonesia harus bergerak dari eksportir bahan mentah menjadi produsen barang dan teknologi bernilai tinggi. Sektor prioritas dapat meliputi:

Pangan.

Energi.

Farmasi.

Kesehatan.

Mesin.

Digital.

Kendaraan listrik.

Industri halal.

Kelautan.

Pertanian modern.

Ekonomi kreatif.

Pilar keempat: ekonomi rakyat dan koperasi

Ekonomi rakyat harus memiliki:

Akses modal.

Teknologi.

Pasar.

Pendidikan usaha.

Perlindungan hukum.

Jaringan produksi.

Koperasi modern.

Koneksi dengan industri besar.

Koperasi tidak boleh hanya menjadi lembaga simpan pinjam kecil. Koperasi dapat berkembang sebagai koperasi produksi, distribusi, digital, pertanian, perikanan, energi, dan ekspor.

Pilar kelima: keuangan syariah dan sosial

Pilar ini mencakup:

Bank syariah.

Pasar modal syariah.

Asuransi syariah.

Fintech syariah.

Zakat.

Wakaf.

Infak.

Sedekah.

BMT.

Sukuk sosial.

Investasi berkelanjutan.

Keuangan sosial harus terhubung dengan agenda pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemberdayaan usaha.

Pilar keenam: ekonomi hijau dan berkelanjutan

Pembangunan ekonomi harus menjaga:

Hutan.

Laut.

Air.

Keanekaragaman hayati.

Kualitas udara.

Ketersediaan pangan.

Energi bersih.

Keadilan antargenerasi.

Ekonomi hijau bukan sekadar program lingkungan, tetapi strategi ekonomi untuk menciptakan pekerjaan, inovasi, dan ketahanan nasional.

Pilar ketujuh: digitalisasi beretika

Transformasi digital harus memperhatikan:

Perlindungan data.

Keamanan transaksi.

Keadilan akses.

Transparansi algoritma.

Perlindungan pekerja digital.

Pencegahan penipuan.

Literasi masyarakat.

Penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab.

3. Karakter negara maju berkeadaban

Negara maju berkeadaban memiliki ciri:

Pendapatan tinggi.

Teknologi maju.

Hukum kuat.

Pendidikan berkualitas.

Kesehatan terjangkau.

Kesenjangan rendah.

Pemerintahan bersih.

Lingkungan terjaga.

Masyarakat toleran.

Budaya gotong royong.

Dunia usaha beretika.

Kehidupan spiritual yang sehat.

Kemajuan semacam ini berbeda dari kemajuan material yang tidak memiliki arah moral.

4. Indikator Indonesia 2045

Indikator visi integratif dapat meliputi:

5. Risiko menuju 2045

Beberapa risiko yang harus diantisipasi:

Ketimpangan penguasaan teknologi.

Perubahan iklim.

Krisis pangan dan energi.

Penuaan penduduk.

Pengangguran akibat otomatisasi.

Korupsi.

Konflik sosial.

Disinformasi.

Ketergantungan teknologi asing.

Kerusakan lingkungan.

Utang yang tidak produktif.

Melemahnya solidaritas sosial.

Menghadapi risiko tersebut memerlukan kebijakan jangka panjang dan konsistensi lintas pemerintahan.

Penutup

Masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan yang memiliki kesesuaian kuat dengan konsep falah dalam Islam. Keduanya menempatkan kesejahteraan, keadilan, martabat manusia, pemerataan, dan tanggung jawab sosial sebagai tujuan pembangunan.

Konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur memperkaya visi tersebut dengan dimensi spiritual. Negeri yang baik bukan hanya negeri yang kaya, tetapi juga negeri yang aman, adil, makmur, berakhlak, menjaga lingkungan, dan bersyukur atas nikmat yang dimiliki.

Transformasi ekonomi Pancasila-Islam memerlukan roadmap bertahap. Jangka pendek diarahkan pada penguatan fondasi, jangka menengah pada perubahan struktur ekonomi, dan jangka panjang pada pembangunan peradaban ekonomi yang maju, adil, berkelanjutan, serta berkeadaban.

Indonesia 2045 akan berhasil bukan hanya jika mencapai pendapatan tinggi, tetapi jika pertumbuhan tersebut dirasakan oleh seluruh rakyat. Negara, masyarakat sipil, ulama, cendekiawan, pengusaha, pesantren, perguruan tinggi, dan generasi muda harus bekerja sama membangun ekonomi yang produktif sekaligus bermoral.

Dengan demikian, visi ekonomi integratif bukan sekadar perpaduan antara sistem ekonomi modern dan prinsip Islam. Ia merupakan usaha membangun kehidupan nasional yang menyatukan kemajuan material, keadilan sosial, ketahanan ekonomi, kelestarian alam, akhlak, dan tanggung jawab kepada Allah serta generasi mendatang.