MATERI BAB 6 EKONOMI PANCASILA

 BAB 6: Paradigma Kesejahteraan Sosial Terpadu

Pendahuluan

Paradigma kesejahteraan sosial terpadu memandang kesejahteraan bukan hanya sebagai meningkatnya pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai keadaan ketika manusia dapat hidup aman, bermartabat, berpendidikan, sehat, memiliki kebebasan beragama dan berpikir, memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan tersebut dirumuskan melalui konsep falah, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ekonomi Pancasila, orientasi yang sepadan dirumuskan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keduanya menolak ekonomi yang hanya mengejar akumulasi kekayaan tanpa memperhatikan pemerataan, moralitas, keberlanjutan, dan nasib kelompok lemah.

Maqashid syariah menyediakan kerangka untuk menerjemahkan kesejahteraan ke dalam perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima unsur ini dapat dikaitkan dengan pembangunan manusia Indonesia, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, serta perumusan indikator kesejahteraan yang melampaui Produk Domestik Bruto atau PDB.�

A. Falah dan Keadilan Sosial

1. Falah sebagai tujuan ekonomi Islam

Istilah falah berasal dari bahasa Arab f-l-h, yang bermakna keberhasilan, keselamatan, kemenangan, dan keberuntungan. Dalam ekonomi Islam, falah tidak identik dengan kekayaan material. Seseorang atau masyarakat disebut mencapai falah apabila memperoleh kesejahteraan yang seimbang dalam berbagai dimensi kehidupan.

Falah mencakup:

kesejahteraan material;

kesejahteraan spiritual;

kebebasan dari kemiskinan dan ketakutan;

terpenuhinya kebutuhan dasar;

perlindungan terhadap kehormatan manusia;

keadilan dalam distribusi;

kehidupan sosial yang harmonis;

keberlanjutan lingkungan;

keberhasilan moral dan pertanggungjawaban di akhirat.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak memandang manusia sekadar sebagai konsumen atau produsen. Manusia dipandang sebagai khalifah, yaitu pengelola amanah Allah di bumi. Harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan.

Dimensi falah

2. Prinsip ekonomi Islam yang mengarah pada falah

Falah diwujudkan melalui beberapa prinsip utama.

a. Tauhid

Tauhid menempatkan seluruh kegiatan ekonomi dalam kerangka pengabdian kepada Allah. Konsekuensinya, aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai halal, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial.

b. Keadilan

Islam melarang kezaliman, penipuan, eksploitasi, monopoli yang merugikan, riba dalam pengertian yang menindas, serta praktik yang menyebabkan pihak lemah kehilangan haknya.

Keadilan tidak berarti semua orang harus memiliki jumlah harta yang sama. Keadilan berarti:

setiap orang memperoleh haknya;

kesempatan ekonomi tidak dimonopoli kelompok tertentu;

kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi;

kelompok lemah mendapat perlindungan;

keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional.

c. Amanah dan pertanggungjawaban

Kepemilikan harta diakui, tetapi bersifat amanah. Pemilik harta memiliki hak menggunakan dan mengembangkan kekayaannya, namun juga memiliki kewajiban sosial.

Kewajiban tersebut antara lain:

membayar zakat;

menghindari pemborosan;

tidak menimbun barang secara merugikan;

membayar upah secara layak;

menjaga lingkungan;

membantu kelompok yang membutuhkan.

d. Keseimbangan

Ekonomi Islam berusaha menyeimbangkan:

kepentingan individu dan masyarakat;

kebebasan pasar dan regulasi;

keuntungan dan tanggung jawab;

konsumsi dan kesederhanaan;

pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

3. Keadilan sosial sebagai tujuan ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila berakar pada nilai-nilai Pancasila, terutama:

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Kemanusiaan yang adil dan beradab;

Persatuan Indonesia;

Kerakyatan;

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan perekonomian yang menempatkan manusia dan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama, bukan semata-mata pertumbuhan modal.

Sila kelima menekankan bahwa kemakmuran harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, ekonomi Pancasila memiliki beberapa ciri:

perekonomian disusun sebagai usaha bersama;

koperasi dan ekonomi kerakyatan mendapat tempat penting;

negara menguasai sektor-sektor strategis;

kepemilikan pribadi diakui, tetapi tidak boleh merugikan masyarakat;

pembangunan harus mengurangi kesenjangan;

kelompok miskin dan lemah memperoleh perlindungan.

Pasal 33 UUD 1945 sering dijadikan landasan konstitusional ekonomi Pancasila. Prinsip di dalamnya menekankan usaha bersama, penguasaan negara atas cabang produksi penting, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Titik temu falah dan keadilan sosial

Falah dan keadilan sosial tidak sepenuhnya identik, tetapi memiliki titik temu yang kuat.

Keduanya sama-sama mengkritik sistem ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan tetapi membiarkan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, korupsi, dan kerusakan lingkungan. Literatur mengenai ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila juga menunjukkan kesamaan orientasi pada kemaslahatan, pemerataan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah.�

B. Maqashid Syariah dan Pembangunan Manusia Indonesia

1. Pengertian maqashid syariah

Maqashid syariah berarti tujuan-tujuan utama syariat. Kerangka ini menjelaskan bahwa hukum Islam ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan.

Lima kebutuhan dasar yang harus dilindungi adalah:

agama (hifz al-din);

jiwa (hifz al-nafs);

akal (hifz al-‘aql);

keturunan atau keluarga (hifz al-nasl);

harta (hifz al-mal).

Kelima unsur ini merupakan fondasi kesejahteraan manusia. Perlindungan tersebut tidak hanya berarti mencegah pelanggaran, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap unsur berkembang.�

2. Hifz al-din: perlindungan agama

Perlindungan agama berarti menjamin kebebasan menjalankan keyakinan, beribadah, dan mengembangkan kehidupan spiritual secara bertanggung jawab.

Dalam konteks pembangunan Indonesia, prinsip ini dapat diwujudkan melalui:

perlindungan kebebasan beragama;

penghormatan terhadap keragaman;

pencegahan diskriminasi berbasis agama;

pendidikan agama yang moderat dan berkeadaban;

penguatan etika publik;

pemberantasan korupsi, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Hifz al-din tidak boleh dipahami sebagai pembenaran untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dalam masyarakat majemuk, perlindungan agama harus berjalan bersama prinsip toleransi, konstitusionalisme, dan penghormatan terhadap hak warga negara.

3. Hifz al-nafs: perlindungan jiwa

Perlindungan jiwa merupakan dasar bagi kebijakan kesehatan, keamanan, pangan, dan keselamatan manusia.

Implementasinya mencakup:

pelayanan kesehatan yang terjangkau;

pencegahan kematian ibu dan bayi;

ketersediaan pangan bergizi;

air bersih dan sanitasi;

perlindungan dari kekerasan;

keselamatan kerja;

penanganan bencana;

perlindungan kesehatan mental;

jaminan sosial bagi masyarakat rentan.

Kemiskinan ekstrem, kelaparan, konflik, pencemaran, dan akses kesehatan yang tidak merata dapat dipandang sebagai ancaman terhadap hifz al-nafs. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak memperbaiki kesehatan dan keamanan manusia belum dapat disebut pembangunan yang utuh.

4. Hifz al-‘aql: perlindungan akal

Perlindungan akal berkaitan erat dengan pendidikan dan kualitas pengetahuan masyarakat.

Kebijakan yang sesuai dengan prinsip ini meliputi:

pendidikan dasar dan menengah yang bermutu;

akses perguruan tinggi dan pendidikan vokasi;

literasi digital;

kebebasan akademik yang bertanggung jawab;

perlindungan dari narkotika;

pencegahan disinformasi;

pengembangan riset dan inovasi;

pelatihan keterampilan kerja.

Pendidikan bukan hanya alat memperoleh pekerjaan. Pendidikan memperluas pilihan hidup, meningkatkan daya tawar, dan membantu masyarakat memahami hak serta kewajibannya.

5. Hifz al-nasl: perlindungan keturunan dan keluarga

Hifz al-nasl tidak hanya berbicara tentang keberlanjutan keturunan, tetapi juga kualitas keluarga, kehormatan manusia, dan masa depan generasi berikutnya.

Implementasinya mencakup:

perlindungan anak;

pencegahan stunting;

kesehatan reproduksi;

pendidikan keluarga;

perlindungan dari kekerasan domestik;

pencatatan sipil;

jaminan sosial keluarga;

lingkungan yang sehat bagi anak;

perlindungan pekerja migran dan keluarganya.

Prinsip ini juga memiliki dimensi antargenerasi. Pembangunan tidak boleh memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan menghancurkan lingkungan dan sumber daya yang diperlukan generasi mendatang.

6. Hifz al-mal: perlindungan harta

Perlindungan harta berarti menjamin hak kepemilikan, keamanan transaksi, akses terhadap pekerjaan, dan kesempatan memperoleh pendapatan yang halal serta produktif.

Kebijakannya dapat berupa:

perlindungan hak milik;

kepastian hukum kontrak;

akses pembiayaan;

pemberantasan korupsi;

perlindungan konsumen;

persaingan usaha yang sehat;

pencegahan monopoli;

penguatan UMKM;

pengelolaan zakat dan wakaf;

perlindungan pekerja;

sistem perpajakan yang adil.

Hifz al-mal juga berarti mencegah harta beredar hanya di kalangan terbatas. Karena itu, perlindungan harta harus disertai distribusi dan akses yang adil.

7. Hubungan maqashid syariah dengan pembangunan manusia

Pembangunan manusia Indonesia secara substantif mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiga hal ini memiliki hubungan langsung dengan maqashid syariah.

Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi kerangka etis dan normatif untuk memperluas makna pembangunan manusia. Beberapa kajian bahkan secara khusus menguji hubungan lima unsur maqashid dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.�

C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan

1. Kemiskinan sebagai masalah multidimensi

Kemiskinan tidak cukup dipahami sebagai kekurangan pendapatan. Kemiskinan juga dapat berupa tidak adanya kemampuan untuk:

memperoleh pendidikan bermutu;

mendapatkan layanan kesehatan;

memiliki tempat tinggal layak;

mengakses air bersih;

memperoleh pekerjaan aman;

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;

menikmati perlindungan hukum;

mempertahankan martabat dan keamanan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi:

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut terjadi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan dasar.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif terjadi ketika seseorang berada jauh di bawah standar hidup umum masyarakat, meskipun kebutuhan biologis minimalnya mungkin terpenuhi.

c. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural muncul karena struktur ekonomi, politik, dan sosial yang membatasi kesempatan kelompok tertentu. Contohnya:

akses tanah yang tidak merata;

pendidikan bermutu yang terkonsentrasi di kota;

diskriminasi terhadap kelompok tertentu;

upah rendah;

monopoli;

kebijakan yang lebih menguntungkan pemilik modal besar;

pembangunan yang mengabaikan daerah tertinggal.

d. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merujuk pada pola perilaku atau norma yang memperkuat kemiskinan, misalnya rendahnya aspirasi pendidikan atau normalisasi ketergantungan. Namun, konsep ini harus digunakan hati-hati agar tidak menyalahkan korban dan mengabaikan faktor struktural.

2. Kesenjangan

Kesenjangan adalah ketidakmerataan dalam kepemilikan, pendapatan, kesempatan, kekuasaan, dan akses layanan.

Kesenjangan dapat terjadi dalam beberapa bentuk:

kesenjangan pendapatan;

kesenjangan kepemilikan aset;

kesenjangan desa dan kota;

kesenjangan antarwilayah;

kesenjangan gender;

kesenjangan digital;

kesenjangan pendidikan;

kesenjangan kesehatan;

kesenjangan politik.

Kesenjangan yang terlalu besar berbahaya karena dapat:

mengurangi mobilitas sosial;

melemahkan kepercayaan kepada negara;

menciptakan konflik;

memperkuat oligarki;

menghambat pertumbuhan jangka panjang;

mengurangi kohesi sosial.

Dalam perspektif Islam, perbedaan kemampuan dan hasil ekonomi dapat diterima, tetapi konsentrasi kekayaan yang menghalangi hak masyarakat lain bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam perspektif Pancasila, kesenjangan ekstrem bertentangan dengan semangat persamaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

3. Ketergantungan

Ketergantungan terjadi ketika suatu negara, daerah, atau kelompok masyarakat tidak memiliki kendali memadai atas sumber daya, teknologi, pembiayaan, dan keputusan ekonominya.

Ketergantungan dapat berbentuk:

ketergantungan pada impor pangan;

ketergantungan pada teknologi asing;

ketergantungan pada utang;

ketergantungan pada ekspor komoditas mentah;

ketergantungan pada modal asing;

ketergantungan pada pasar global;

ketergantungan daerah pada transfer pusat;

ketergantungan masyarakat pada bantuan tanpa pemberdayaan.

Ketergantungan tidak selalu buruk. Kerja sama internasional, perdagangan, investasi, dan transfer teknologi dapat memberi manfaat. Masalah muncul ketika hubungan tersebut tidak seimbang dan menyebabkan:

nilai tambah lebih banyak dinikmati pihak luar;

industri domestik tidak berkembang;

kebijakan nasional kehilangan otonomi;

sumber daya alam dieksploitasi;

tenaga kerja berada pada posisi tawar yang lemah.

4. Analisis integratif

Kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan saling memperkuat.

Contohnya:

Daerah miskin memiliki kualitas pendidikan dan infrastruktur rendah.

Karena kapasitas manusianya terbatas, daerah tersebut hanya mampu mengekspor bahan mentah.

Nilai tambah terbesar diperoleh perusahaan atau pusat ekonomi di tempat lain.

Pendapatan masyarakat tetap rendah.

Pemerintah daerah bergantung pada bantuan atau transfer.

Ketergantungan tersebut membuat pembangunan jangka panjang sulit dilakukan.

Siklusnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Kesenjangan dan ketergantungan memperkuat siklus tersebut.

5. Solusi terpadu

Solusi tidak cukup berupa bantuan tunai. Bantuan diperlukan untuk melindungi masyarakat dalam kondisi krisis, tetapi harus dilanjutkan dengan pemberdayaan.

Kebijakan yang lebih menyeluruh meliputi:

jaminan sosial;

pendidikan berkualitas;

layanan kesehatan;

perbaikan gizi;

penciptaan pekerjaan layak;

reformasi agraria;

akses modal bagi UMKM;

penguatan koperasi;

industrialisasi berbasis nilai tambah;

pengembangan teknologi domestik;

pengelolaan zakat dan wakaf produktif;

pajak yang lebih adil;

pembangunan wilayah tertinggal;

perlindungan terhadap pekerja informal;

demokratisasi kepemilikan aset.

D. Indikator Kesejahteraan Holistik

1. Keterbatasan PDB

PDB mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. PDB berguna untuk melihat ukuran dan aktivitas ekonomi, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan kesejahteraan rakyat.

PDB memiliki beberapa keterbatasan:

tidak menunjukkan distribusi pendapatan;

tidak membedakan pekerjaan layak dan pekerjaan eksploitatif;

tidak menghitung pekerjaan domestik yang tidak dibayar;

tidak mencerminkan kesehatan mental;

tidak mengukur kebebasan dan keamanan;

tidak menunjukkan kualitas pendidikan;

dapat meningkat meskipun lingkungan rusak;

tidak mengukur kebahagiaan dan solidaritas sosial;

tidak menjelaskan apakah pertumbuhan dinikmati seluruh rakyat.

Sebagai contoh, kegiatan pembersihan akibat bencana dapat meningkatkan transaksi ekonomi dan PDB, tetapi masyarakat tetap mengalami kerugian kesejahteraan.

2. Indikator berbasis maqashid

Indikator kesejahteraan holistik harus menjawab lima pertanyaan:

Apakah manusia dapat menjalankan kehidupan spiritual dan moralnya?

Apakah jiwa dan kesehatannya terlindungi?

Apakah akal dan pendidikannya berkembang?

Apakah keluarga dan generasi mendatang aman?

Apakah harta dan kesempatan ekonominya terlindungi?

a. Indikator perlindungan agama

kebebasan menjalankan ibadah;

tingkat toleransi;

tidak adanya diskriminasi agama;

integritas dan etika publik;

partisipasi sosial-keagamaan yang sehat.

b. Indikator perlindungan jiwa

angka harapan hidup;

kematian ibu dan bayi;

prevalensi stunting;

akses terhadap layanan kesehatan;

cakupan jaminan kesehatan;

keamanan lingkungan;

angka kekerasan;

kualitas kesehatan mental.

c. Indikator perlindungan akal

rata-rata lama sekolah;

kualitas pembelajaran;

angka melek huruf;

akses internet dan literasi digital;

partisipasi pendidikan tinggi;

akses pelatihan kerja;

kualitas riset dan inovasi.

d. Indikator perlindungan keturunan

kualitas pengasuhan;

perlindungan anak;

tingkat perkawinan anak;

kesehatan reproduksi;

pemenuhan gizi;

keamanan keluarga;

kualitas lingkungan tempat tinggal;

keberlanjutan sumber daya alam.

e. Indikator perlindungan harta

pendapatan riil;

kepemilikan aset;

akses pekerjaan layak;

keamanan kepemilikan tanah;

akses pembiayaan;

perlindungan konsumen;

tingkat utang rumah tangga;

ketimpangan kekayaan;

akses terhadap zakat dan jaminan sosial.

3. Indikator keadilan sosial

Kesejahteraan harus diukur bukan hanya dari rata-rata, tetapi juga dari distribusinya.

Indikator yang relevan meliputi:

tingkat kemiskinan;

kedalaman dan keparahan kemiskinan;

rasio ketimpangan;

kepemilikan aset;

kesenjangan antarwilayah;

kesenjangan gender;

akses desa-kota;

kualitas pekerjaan;

keterjangkauan perumahan;

akses terhadap layanan publik;

partisipasi politik;

tingkat kepercayaan kepada institusi negara.

4. Kerangka pengukuran terpadu

Sebuah indeks kesejahteraan terpadu dapat dibangun dengan lima dimensi:

Keterangan:

[D] = perlindungan agama dan nilai moral;

[J] = perlindungan jiwa;

[A] = perlindungan akal;

[K] = perlindungan keturunan;

[H] = perlindungan harta;

[S] = keadilan sosial;

[L] = keberlanjutan lingkungan;

[w_i] = bobot setiap dimensi.

Namun, indeks tidak boleh hanya berupa angka rata-rata. Pengukuran juga harus memperhatikan:

siapa yang memperoleh manfaat;

kelompok mana yang tertinggal;

apakah kesejahteraan bertahan dalam jangka panjang;

apakah peningkatan satu dimensi mengorbankan dimensi lain.

Misalnya, pertumbuhan industri yang meningkatkan pendapatan tetapi mencemari air dan menyebabkan penyakit tidak dapat dianggap sebagai kemajuan utuh.

5. Falah sebagai orientasi evaluasi

Indikator berbasis falah seharusnya menilai tiga hal:

Input

Sumber daya yang digunakan:

anggaran pendidikan;

anggaran kesehatan;

dana zakat;

investasi sosial;

kapasitas institusi.

Proses

Cara kebijakan dilaksanakan:

transparansi;

partisipasi masyarakat;

efisiensi;

keadilan;

bebas korupsi;

perlindungan kelompok rentan.

Output dan outcome

Hasil yang dirasakan masyarakat:

peningkatan kesehatan;

pendidikan yang lebih baik;

pekerjaan layak;

pengurangan kemiskinan;

penurunan kesenjangan;

meningkatnya keamanan;

terjaganya lingkungan;

meningkatnya martabat dan kemampuan masyarakat.

Dengan cara ini, pembangunan tidak dinilai hanya dari berapa besar anggaran atau PDB, tetapi dari perubahan nyata dalam kehidupan manusia.

E. Negara sebagai Regulator Berkeadilan

1. Mengapa negara diperlukan?

Pasar dapat menjadi mekanisme koordinasi yang efektif, tetapi tidak selalu menghasilkan keadilan. Pasar dapat gagal karena:

monopoli;

asimetri informasi;

eksternalitas lingkungan;

barang publik;

eksploitasi tenaga kerja;

diskriminasi;

praktik kartel;

ketidakmampuan kelompok miskin membayar layanan dasar.

Karena itu, negara memiliki tugas untuk memastikan bahwa mekanisme ekonomi bekerja bagi kepentingan umum.

Negara tidak harus menguasai seluruh aktivitas ekonomi, tetapi wajib memastikan bahwa kebebasan ekonomi tidak berubah menjadi kebebasan untuk mengeksploitasi.

2. Fungsi negara dalam ekonomi berkeadilan

a. Fungsi regulasi

Negara menetapkan aturan mengenai:

persaingan usaha;

perlindungan konsumen;

upah dan kondisi kerja;

perbankan dan keuangan;

pengelolaan sumber daya alam;

perlindungan lingkungan;

perpajakan;

keamanan pangan;

perdagangan.

b. Fungsi distribusi

Negara melakukan redistribusi melalui:

pajak;

subsidi yang tepat sasaran;

bantuan sosial;

jaminan kesehatan;

pendidikan publik;

pembangunan infrastruktur;

zakat dan wakaf yang dikelola secara profesional;

perlindungan sosial.

c. Fungsi penyediaan barang publik

Negara harus menjamin layanan yang tidak selalu disediakan pasar secara memadai, seperti:

pendidikan dasar;

kesehatan;

jalan;

air bersih;

sanitasi;

keamanan;

administrasi kependudukan;

perlindungan bencana.

d. Fungsi pemberdayaan

Negara tidak hanya memberi bantuan, tetapi meningkatkan kemampuan masyarakat melalui:

pelatihan;

akses teknologi;

pembiayaan;

informasi pasar;

legalitas usaha;

penguatan koperasi;

pendampingan petani dan nelayan;

pengembangan ekonomi lokal.

e. Fungsi pengawasan

Regulasi tidak akan efektif tanpa pengawasan, penegakan hukum, dan sanksi. Pengawasan harus dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.

3. Demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi berarti rakyat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi.

Demokrasi ekonomi mencakup:

akses yang luas terhadap sumber daya;

partisipasi pekerja dan masyarakat;

kepemilikan yang tidak terlalu terkonsentrasi;

penguatan koperasi;

perlindungan UMKM;

pengawasan terhadap korporasi besar;

pengelolaan sumber daya untuk kepentingan publik;

transparansi kebijakan ekonomi.

Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi dapat menghasilkan kebebasan formal, tetapi masyarakat tetap tidak memiliki kemampuan nyata untuk menentukan kehidupannya. Sebaliknya, demokrasi ekonomi perlu disertai demokrasi politik agar kebijakan ekonomi dapat diawasi oleh publik.

4. Wilayah hisbah

Dalam sejarah Islam, hisbah adalah mekanisme pengawasan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial agar berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pejabat atau lembaga yang menjalankan fungsi ini sering disebut muhtasib.

Fungsi hisbah secara klasik mencakup:

mengawasi kejujuran takaran dan timbangan;

mencegah penipuan;

mengawasi kualitas barang;

mencegah penimbunan;

melindungi konsumen;

memastikan ketertiban pasar;

mencegah praktik yang merugikan masyarakat.

Dalam konteks modern, fungsi hisbah tidak harus diwujudkan dalam bentuk lembaga yang sama persis. Nilainya dapat diterapkan melalui:

lembaga perlindungan konsumen;

otoritas persaingan usaha;

pengawas jasa keuangan;

badan standardisasi;

pengawas pangan dan obat;

auditor halal;

pengawas ketenagakerjaan;

lembaga antikorupsi;

ombudsman;

pengadilan dan aparat penegak hukum.

5. Perbedaan hisbah dan regulasi modern

Keduanya memiliki titik temu dalam fungsi pengawasan dan perlindungan masyarakat. Namun, penerapan nilai hisbah dalam negara modern harus memperhatikan konstitusi, pluralitas agama, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.

6. Batas kekuasaan negara

Negara yang berperan sebagai regulator berkeadilan juga harus dibatasi agar tidak berubah menjadi otoriter atau birokratis.

Batas tersebut meliputi:

hukum yang jelas;

transparansi;

akuntabilitas;

partisipasi publik;

independensi lembaga pengawas;

perlindungan hak warga;

mekanisme pengaduan;

pengawasan parlemen dan masyarakat sipil;

kebijakan berbasis data;

pencegahan konflik kepentingan.

Negara harus kuat dalam melindungi masyarakat, tetapi terbatas dalam menggunakan kekuasaan. Negara tidak boleh menggunakan alasan moral atau kesejahteraan untuk membenarkan korupsi, diskriminasi, atau pembatasan yang sewenang-wenang.

Kesimpulan

Paradigma kesejahteraan sosial terpadu menggabungkan tiga gagasan utama: falah dalam ekonomi Islam, keadilan sosial dalam ekonomi Pancasila, dan maqashid syariah sebagai kerangka perlindungan manusia.

Falah menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi mencakup kehidupan material, spiritual, sosial, intelektual, dan ekologis. Keadilan sosial menegaskan bahwa manfaat pembangunan harus dirasakan seluruh rakyat, terutama kelompok miskin dan rentan. Maqashid syariah memberikan perangkat analitis untuk menilai apakah kebijakan benar-benar melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan harus dipahami sebagai persoalan yang saling berhubungan. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kombinasi jaminan sosial, pemberdayaan, pendidikan, kesehatan, pemerataan aset, penguatan ekonomi rakyat, serta pengurangan ketergantungan struktural.

PDB tetap penting, tetapi tidak cukup. Kesejahteraan harus diukur melalui indikator yang mencakup kesehatan, pendidikan, keamanan, kualitas keluarga, keadilan distribusi, kebebasan, partisipasi, moralitas publik, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam kerangka tersebut, negara berperan sebagai regulator, distributor, penyedia barang publik, pemberdaya, dan pengawas. Prinsip demokrasi ekonomi memastikan rakyat memiliki akses dan partisipasi, sedangkan nilai hisbah menegaskan pentingnya pengawasan moral dan perlindungan terhadap masyarakat dalam aktivitas ekonomi.