MATERI BAB 7 EKONOMI PANCASILA

 BAB 7: Ekonomi Pancasila-Islam sebagai “Sistem Sendiri”

Pendahuluan

Ekonomi Pancasila-Islam dapat dipahami sebagai suatu sintesis pemikiran ekonomi yang berangkat dari nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip Islam, pengalaman sejarah Indonesia, dan kebutuhan menghadapi ekonomi global. Sistem ini tidak dimaksudkan sebagai kapitalisme yang diberi label religius, sosialisme yang ditambah simbol keagamaan, atau sekadar kompromi antara dua ideologi.

Sebaliknya, ekonomi Pancasila-Islam merupakan sistem normatif dan kelembagaan tersendiri yang menempatkan manusia, keadilan, kemaslahatan, amanah, gotong royong, kebebasan yang bertanggung jawab, dan keberlanjutan sebagai dasar penyelenggaraan ekonomi.

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, prinsip ekonomi tersebut berhubungan erat dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan negara terhadap sektor strategis, dan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, mandiri, serta berwawasan lingkungan.�

A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar “Jalan Tengah”

1. Mengapa perlu disebut sebagai sistem sendiri?

Sering kali sistem ekonomi hanya diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar:

kapitalisme;

sosialisme.

Dalam klasifikasi tersebut, sistem ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila kadang dianggap hanya sebagai variasi atau jalan tengah. Pandangan ini kurang memadai karena mengabaikan perbedaan mendasar pada:

pandangan tentang manusia;

sumber legitimasi kepemilikan;

tujuan produksi;

hubungan negara dan pasar;

mekanisme distribusi;

batas moral keuntungan;

kedudukan masyarakat;

ukuran kesejahteraan.

Sistem ekonomi Pancasila-Islam memiliki logika internal sendiri. Ia tidak mengambil semua unsur kapitalisme dan sosialisme secara sembarangan, tetapi memilih, mengkritik, dan mengintegrasikan unsur yang sesuai dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan.

2. Kritik terhadap kapitalisme

Kapitalisme menempatkan kepemilikan privat, kebebasan pasar, kompetisi, dan pencarian keuntungan sebagai elemen utama. Sistem ini memiliki sejumlah kelebihan:

mendorong inovasi;

meningkatkan efisiensi;

memberi ruang bagi kreativitas individu;

memperluas pilihan konsumen;

mendorong investasi;

mempermudah pembentukan usaha.

Namun, kapitalisme yang tidak dikendalikan dapat menghasilkan persoalan:

konsentrasi kekayaan;

monopoli dan oligopoli;

eksploitasi tenaga kerja;

komersialisasi kebutuhan dasar;

ketimpangan kesempatan;

kerusakan lingkungan;

krisis finansial;

dominasi pemilik modal terhadap kebijakan publik.

Dalam kapitalisme, keberhasilan sering diukur berdasarkan pertumbuhan, keuntungan, dan akumulasi modal. Ekonomi Pancasila-Islam menilai bahwa semua itu harus tunduk pada pertanyaan moral: apakah keuntungan tersebut diperoleh secara adil, apakah menimbulkan kerugian sosial, dan apakah manfaatnya tersebar luas?

Perbedaan utama dengan kapitalisme

Ekonomi Pancasila-Islam:

mengakui kepemilikan pribadi, tetapi tidak menganggapnya mutlak;

mengakui pasar, tetapi tidak membiarkan pasar tanpa batas;

mengakui keuntungan, tetapi menolak keuntungan melalui penipuan dan eksploitasi;

mendorong kompetisi, tetapi melarang monopoli yang merugikan;

menghargai efisiensi, tetapi menundukkannya pada keadilan;

menganggap harta sebagai amanah, bukan semata-mata hak absolut.

3. Kritik terhadap sosialisme

Sosialisme menekankan kepemilikan kolektif atau negara, perencanaan ekonomi, pemerataan, serta pengurangan dominasi kapital pribadi. Sisi positif sosialisme antara lain:

perhatian terhadap pemerataan;

perlindungan kelompok miskin;

penyediaan layanan publik;

pengendalian sektor strategis;

kritik terhadap eksploitasi kapital.

Namun, sosialisme yang terlalu terpusat dapat menghadapi masalah:

lemahnya insentif individu;

birokrasi yang berlebihan;

inefisiensi;

terbatasnya inovasi;

dominasi negara;

lemahnya kebebasan ekonomi;

potensi penyalahgunaan kekuasaan;

keterputusan antara perencana dan kebutuhan masyarakat.

Ekonomi Pancasila-Islam tidak menerima gagasan bahwa negara harus memiliki atau mengendalikan seluruh alat produksi. Individu, keluarga, koperasi, komunitas, swasta, dan negara dapat memiliki peran masing-masing.

Perbedaan utama dengan sosialisme

Ekonomi Pancasila-Islam:

mengakui kepemilikan individu;

memberikan ruang bagi kewirausahaan;

tidak meniadakan pasar;

tidak menyerahkan seluruh keputusan ekonomi kepada birokrasi;

memandang negara sebagai pengelola amanah, bukan pemilik absolut;

memadukan kebebasan dengan tanggung jawab sosial.

4. Bukan kompromi mekanis

Istilah “jalan tengah” kadang memberi kesan bahwa sistem ini hanya mengambil separuh kapitalisme dan separuh sosialisme. Padahal, sintesis Pancasila-Islam tidak bersifat mekanis.

Misalnya:

Kapitalisme cenderung menekankan kepemilikan privat.

Sosialisme cenderung menekankan kepemilikan kolektif.

Ekonomi Pancasila-Islam membedakan bidang yang tepat untuk kepemilikan individu, kolektif, dan negara.

Demikian pula:

Kapitalisme cenderung mengutamakan mekanisme pasar.

Sosialisme cenderung mengutamakan perencanaan negara.

Sistem integratif menggunakan pasar, perencanaan, musyawarah, koperasi, zakat, pajak, dan regulasi sesuai konteks.

Jadi, sistem ini bukan posisi “di tengah” secara geografis ideologis, tetapi sistem yang memiliki tujuan dan prinsip tersendiri.

5. Dasar normatif sistem

Ekonomi Pancasila-Islam bertumpu pada beberapa prinsip:

Ketuhanan dan amanah.

Kemanusiaan dan martabat manusia.

Persatuan dan solidaritas sosial.

Musyawarah dan partisipasi.

Keadilan sosial.

Kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab.

Kepemilikan dengan fungsi sosial.

Perlindungan terhadap kelompok lemah.

Keberlanjutan ekologis.

Kemandirian nasional yang terbuka terhadap kerja sama global.

Dalam perspektif konstitusional, ekonomi Indonesia disebut berlandaskan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.�

B. Orisinalitas Sistem

1. Akar lokal Indonesia

Ekonomi Pancasila-Islam tidak dapat dipisahkan dari pengalaman masyarakat Indonesia. Sebelum lahirnya negara modern, masyarakat Nusantara telah mengenal berbagai bentuk kerja sama ekonomi, antara lain:

gotong royong;

lumbung desa;

kerja bersama;

tanah komunal;

arisan;

pasar tradisional;

bagi hasil;

solidaritas antarkampung;

pengelolaan sumber daya berdasarkan adat.

Tradisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi lokal tidak sepenuhnya dibangun atas individualisme kompetitif. Hubungan ekonomi juga terkait dengan:

kekeluargaan;

tanggung jawab sosial;

reputasi;

kepercayaan;

kewajiban moral;

keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pancasila mengartikulasikan sebagian nilai tersebut menjadi prinsip kehidupan bernegara. Khususnya, sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial memberikan kerangka bagi ekonomi yang menolak dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya.

2. Nilai universal Islam

Islam memberikan nilai-nilai universal yang dapat menjadi fondasi etis sistem ekonomi, di antaranya:

tauhid;

keadilan;

amanah;

ihsan;

kemaslahatan;

persaudaraan;

larangan kezaliman;

larangan penipuan;

kejujuran dalam transaksi;

tanggung jawab sosial;

keseimbangan;

perlindungan terhadap kelompok lemah.

Islam mengakui kegiatan perdagangan dan kepemilikan pribadi, tetapi mengaturnya melalui batas moral dan hukum. Kepemilikan tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap masyarakat.

Konsep zakat, infak, sedekah, wakaf, larangan riba yang eksploitatif, larangan gharar berlebihan, dan larangan maysir menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi harus melindungi manusia dari ketidakadilan dan spekulasi merusak.

3. Konteks global

Sistem ekonomi Pancasila-Islam tidak berarti menolak globalisasi. Sistem ini dapat menerima:

perdagangan internasional;

investasi;

teknologi;

kerja sama ekonomi;

inovasi;

pasar global;

integrasi keuangan.

Namun, keterbukaan global harus diatur agar tidak menghancurkan kemandirian ekonomi nasional.

Konteks global menimbulkan tantangan seperti:

rantai pasok internasional;

perubahan iklim;

digitalisasi;

kecerdasan buatan;

ekonomi platform;

dominasi perusahaan multinasional;

utang dan ketergantungan finansial;

krisis pangan dan energi;

persaingan teknologi.

Karena itu, orisinalitas sistem bukan berarti menutup diri, melainkan memiliki kemampuan untuk:

memilih teknologi yang sesuai;

menjaga kepentingan nasional;

meningkatkan nilai tambah domestik;

melindungi pekerja;

menghindari ketergantungan;

memastikan keuntungan globalisasi dibagi secara adil.

4. Sintesis bukan sinkretisme

Sintesis berarti menyusun unsur-unsur yang berbeda ke dalam kerangka baru yang koheren. Sinkretisme, sebaliknya, dapat berarti mencampurkan berbagai gagasan tanpa menguji kesesuaian prinsipnya.

Ekonomi Pancasila-Islam harus menghindari sinkretisme. Tidak semua unsur dari kapitalisme atau sosialisme dapat diambil begitu saja.

Yang dapat diterima dari kapitalisme, misalnya:

inovasi;

kewirausahaan;

efisiensi;

kompetisi sehat;

kebebasan berusaha.

Yang dapat diterima dari sosialisme, misalnya:

jaminan sosial;

perencanaan strategis;

pengendalian sektor publik;

pemerataan akses;

perlindungan tenaga kerja.

Namun, semua unsur tersebut harus diseleksi berdasarkan:

keadilan;

kemaslahatan;

amanah;

demokrasi;

keberlanjutan;

kesesuaian dengan Pancasila dan konstitusi.

5. Ciri orisinalitas

Orisinalitas ekonomi Pancasila-Islam dapat dilihat pada kombinasi berikut:

spiritualitas Islam tanpa negara teokratis;

keadilan sosial tanpa penghapusan kepemilikan pribadi;

kepemilikan pribadi tanpa individualisme mutlak;

pasar tanpa laissez-faire;

negara kuat tanpa totalitarianisme;

gotong royong tanpa menghapus inisiatif individu;

keterbukaan global tanpa ketergantungan;

pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan.

C. Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam

1. Kepemilikan sebagai amanah ilahi

Dalam pandangan Islam, Allah adalah pemilik hakiki seluruh sumber daya. Manusia hanya menerima amanah untuk mengelola harta tersebut secara bertanggung jawab.

Implikasinya:

kepemilikan manusia bersifat relatif;

harta harus diperoleh secara halal;

penggunaan harta tidak boleh merugikan orang lain;

terdapat kewajiban sosial dalam kekayaan;

negara berhak mengatur demi kemaslahatan;

kepemilikan tidak boleh digunakan untuk menindas.

Kajian tentang kepemilikan dalam ekonomi Islam umumnya membedakan kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, dengan benang merah bahwa seluruhnya tetap berada dalam kerangka amanah ilahi.�

2. Kepemilikan individu

Kepemilikan individu adalah hak seseorang atau badan privat atas harta yang diperoleh secara sah.

Contohnya:

rumah;

tanah;

alat produksi;

usaha;

tabungan;

kendaraan;

hak kekayaan intelektual;

saham;

hasil kerja.

Ekonomi Pancasila-Islam mengakui kepemilikan individu karena beberapa alasan:

memberikan insentif bekerja;

mendorong kreativitas;

melindungi kemandirian;

memungkinkan keluarga membangun kesejahteraan;

mendorong kewirausahaan;

menciptakan tanggung jawab langsung terhadap aset.

Namun, kepemilikan individu memiliki batas:

tidak boleh diperoleh melalui pencurian atau korupsi;

tidak boleh berasal dari penipuan;

tidak boleh digunakan untuk monopoli;

tidak boleh merusak lingkungan;

harus memenuhi kewajiban pajak dan sosial;

dapat dikenai pembatasan demi kepentingan umum;

tidak boleh menghilangkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Dengan demikian, kepemilikan pribadi bersifat diakui tetapi tidak absolut.

3. Kepemilikan kolektif atau publik

Kepemilikan kolektif adalah kepemilikan yang dikelola bersama oleh masyarakat atau komunitas.

Bentuknya dapat berupa:

koperasi;

BUMDes;

tanah ulayat;

wakaf;

usaha komunitas;

lumbung pangan;

koperasi pekerja;

kepemilikan bersama atas fasilitas produksi;

pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat.

Kepemilikan kolektif penting karena dapat:

memperkuat posisi tawar masyarakat;

mengurangi ketergantungan pada modal besar;

mendistribusikan keuntungan;

menciptakan solidaritas;

mengurangi risiko individual;

memperluas akses terhadap modal dan teknologi.

Koperasi sangat relevan dengan sintesis Pancasila-Islam karena menggabungkan:

asas kekeluargaan;

partisipasi anggota;

pembagian manfaat;

tanggung jawab kolektif;

kontrol demokratis;

kepemilikan bersama.

4. Kepemilikan umum

Dalam pemikiran ekonomi Islam, kepemilikan umum merujuk pada sumber daya yang secara alami dibutuhkan oleh masyarakat luas dan tidak layak dikuasai secara eksklusif oleh individu tertentu.

Contohnya dapat meliputi:

air;

sumber daya alam strategis;

jalan umum;

fasilitas publik;

padang penggembalaan;

sumber energi tertentu;

infrastruktur dasar.

Dalam penerapan modern, status setiap sumber daya harus ditentukan melalui hukum nasional, kajian ekonomi, prinsip konstitusi, dan kepentingan masyarakat. Tidak semua sektor harus dikelola negara secara langsung, tetapi negara harus memastikan bahwa manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

5. Kepemilikan negara

Kepemilikan negara adalah aset yang dikelola oleh negara untuk kepentingan publik.

Contohnya:

infrastruktur nasional;

cadangan negara;

aset strategis;

perusahaan negara;

sumber daya yang dikuasai berdasarkan mandat konstitusi;

dana publik;

fasilitas pertahanan dan keamanan.

Kepemilikan negara bukan berarti pejabat negara dapat menggunakan aset tersebut secara pribadi. Negara hanya menjadi pengelola amanah publik.

Karena itu, pengelolaan aset negara harus memenuhi:

transparansi;

efisiensi;

akuntabilitas;

profesionalitas;

audit;

pencegahan korupsi;

manfaat publik;

keberlanjutan.

Pasal 33 UUD 1945 menghubungkan penguasaan negara atas sektor-sektor penting dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dengan kepentingan birokrasi atau elite politik.�

6. Relasi antartipe kepemilikan

Tiga jenis kepemilikan tersebut tidak harus saling meniadakan.

Sistem integratif harus menentukan:

siapa yang memiliki;

siapa yang mengelola;

siapa yang menikmati manfaat;

siapa yang menanggung risiko;

siapa yang mengawasi;

bagaimana manfaat didistribusikan.

7. Contoh penerapan

Pengelolaan sumber daya air

Sumber air merupakan kebutuhan publik.

Negara menetapkan aturan dan standar.

Masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam pengelolaan.

Perusahaan dapat berpartisipasi dalam distribusi.

Tarif harus terjangkau.

Kelompok miskin harus mendapat perlindungan.

Penggunaan komersial tidak boleh menghilangkan akses dasar masyarakat.

Pengelolaan tanah

Individu dapat memiliki tanah secara sah.

Kepemilikan harus memiliki fungsi sosial.

Negara mencegah konsentrasi tanah yang berlebihan.

Masyarakat adat mendapat perlindungan.

Tanah produktif tidak boleh ditelantarkan.

Reforma agraria dapat digunakan untuk memperluas akses.

Perbankan dan pembiayaan

Lembaga keuangan privat dapat beroperasi.

Negara mengatur stabilitas dan perlindungan konsumen.

Keuangan syariah menyediakan skema berbasis bagi hasil dan transaksi riil.

Koperasi dan lembaga keuangan mikro memperluas akses.

Pembiayaan tidak boleh menjerat masyarakat miskin.

D. Perbandingan Paradigma Ekonomi

1. Kapitalisme

Kapitalisme menekankan kepemilikan pribadi, kebebasan pasar, kompetisi, dan akumulasi modal.

Kekuatan

inovasi tinggi;

efisiensi;

fleksibilitas;

insentif usaha;

kemampuan adaptasi teknologi.

Kelemahan

kesenjangan;

monopoli;

komersialisasi kebutuhan dasar;

eksploitasi;

krisis;

kerusakan lingkungan.

2. Sosialisme

Sosialisme menekankan kepemilikan kolektif, perencanaan, pemerataan, dan peran besar negara.

Kekuatan

perlindungan sosial;

pemerataan;

akses layanan publik;

pengendalian sektor strategis;

perhatian pada pekerja.

Kelemahan

birokrasi;

inefisiensi;

lemahnya insentif;

keterbatasan kebebasan usaha;

sentralisasi kekuasaan.

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menempatkan tauhid, keadilan, falah, maqashid syariah, dan amanah sebagai dasar.

Kekuatan

integrasi moral dan ekonomi;

pengakuan kepemilikan pribadi;

kewajiban redistribusi;

larangan eksploitasi;

perhatian pada sektor riil;

perlindungan kelompok miskin;

keberlanjutan.

Tantangan

perbedaan interpretasi;

risiko formalisme;

lemahnya implementasi kelembagaan;

tantangan mengintegrasikan prinsip klasik dengan ekonomi digital;

kualitas tata kelola lembaga zakat dan wakaf;

kebutuhan harmonisasi dengan hukum nasional.

4. Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila menekankan demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, gotong royong, kedaulatan ekonomi, pemerataan, dan keadilan sosial.

Kekuatan

sesuai dengan konstitusi Indonesia;

mengakui peran pasar dan negara;

mendukung koperasi;

menempatkan kepentingan rakyat;

relevan dengan masyarakat plural;

mengutamakan persatuan dan pemerataan.

Tantangan

sering dipahami secara normatif tanpa kebijakan konkret;

koperasi belum selalu kuat;

praktik oligarki;

ketimpangan;

kesenjangan antara konstitusi dan praktik;

dominasi kepentingan modal dalam kebijakan.

5. Sistem integratif Pancasila-Islam

Sistem integratif memadukan:

amanah Islam;

keadilan sosial Pancasila;

demokrasi ekonomi;

pasar yang diatur;

kepemilikan berlapis;

zakat, wakaf, pajak, dan jaminan sosial;

koperasi dan usaha rakyat;

negara sebagai regulator;

etika dan keberlanjutan.

Matriks perbandingan

E. Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam

1. Ketuhanan dan amanah

Ciri paling mendasar adalah pengakuan bahwa aktivitas ekonomi memiliki dimensi moral. Harta, pekerjaan, jabatan, teknologi, dan sumber daya alam harus diperlakukan sebagai amanah.

Konsekuensinya:

korupsi bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi pengkhianatan amanah;

penipuan bukan sekadar strategi bisnis, tetapi tindakan tidak bermoral;

eksploitasi tenaga kerja bukan hanya persoalan kontrak, tetapi persoalan keadilan;

kerusakan lingkungan bukan sekadar biaya ekonomi, tetapi pelanggaran tanggung jawab antargenerasi.

2. Manusia sebagai pusat ekonomi

Sistem ini tidak memandang manusia hanya sebagai:

tenaga kerja;

konsumen;

pembayar pajak;

unit statistik;

pemilik modal.

Manusia dipandang sebagai pribadi yang memiliki:

martabat;

kebutuhan material;

kebutuhan spiritual;

hak sosial;

tanggung jawab moral;

kemampuan berpartisipasi.

Ekonomi harus membantu manusia berkembang, bukan menjadikan manusia alat bagi pertumbuhan modal.

3. Kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab

Individu boleh:

memilih pekerjaan;

membuka usaha;

memiliki harta;

melakukan transaksi;

berinovasi;

mengambil risiko.

Namun, kebebasan dibatasi oleh:

hak orang lain;

hukum;

moral;

kepentingan publik;

kelestarian lingkungan.

Kebebasan ekonomi tidak berarti bebas melakukan monopoli, penipuan, eksploitasi, korupsi, atau perusakan.

4. Kepemilikan multifungsi

Sistem ini tidak memutlakkan satu bentuk kepemilikan. Kepemilikan individu, kolektif, dan negara memiliki tempat sesuai dengan karakter barang dan tujuan sosialnya.

Prinsip yang digunakan adalah:

kepemilikan pribadi untuk mendorong inisiatif;

kepemilikan kolektif untuk memperkuat solidaritas;

kepemilikan negara untuk sektor strategis;

kepemilikan umum untuk menjamin akses masyarakat.

5. Pasar yang berkeadilan

Pasar tidak ditolak, tetapi diarahkan.

Pasar yang sesuai dengan sistem Pancasila-Islam harus memiliki:

persaingan sehat;

informasi yang transparan;

perlindungan konsumen;

harga yang tidak dimanipulasi;

upah yang layak;

akses bagi pelaku kecil;

larangan kartel;

pengawasan terhadap monopoli;

tanggung jawab lingkungan.

Pasar tidak dapat menjadi satu-satunya mekanisme distribusi, karena kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih memiliki dimensi hak sosial.

6. Redistribusi dan solidaritas

Redistribusi merupakan ciri penting sistem ini. Instrumennya meliputi:

zakat;

infak;

sedekah;

wakaf;

pajak;

jaminan sosial;

subsidi tepat sasaran;

pelayanan publik;

pembagian hasil sumber daya alam;

kebijakan upah;

penguatan koperasi.

Zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial. Pajak memiliki dasar kewarganegaraan dan hukum publik. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak boleh diposisikan secara serampangan tanpa memperhatikan desain fiskal dan keadilan pembebanan.

7. Koperasi dan ekonomi kerakyatan

Koperasi merepresentasikan prinsip:

satu anggota satu suara;

kepemilikan bersama;

pembagian manfaat;

tanggung jawab kolektif;

kontrol demokratis;

pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam sintesis Pancasila-Islam, koperasi dapat diperkuat dengan:

pembiayaan syariah;

akad bagi hasil;

dana sosial;

wakaf produktif;

pendampingan bisnis;

digitalisasi;

jaringan pasar;

transparansi keuangan.

8. Negara sebagai pengarah, bukan penguasa mutlak

Negara harus:

menjaga keadilan;

menyediakan layanan publik;

mengatur pasar;

melindungi kelompok lemah;

mencegah monopoli;

mengelola sektor strategis;

mendukung kemandirian nasional.

Namun, negara tidak boleh menghapus kreativitas masyarakat atau menjadikan seluruh kegiatan ekonomi tunduk pada birokrasi. Negara idealnya menjadi pengarah dan penjaga keseimbangan, bukan pengendali semua aktivitas.

9. Keberpihakan kepada kelompok lemah

Sistem ini mengakui perlakuan afirmatif bagi kelompok yang memiliki hambatan struktural.

Kelompok yang perlu mendapat perhatian antara lain:

masyarakat miskin;

pekerja informal;

petani;

nelayan;

masyarakat adat;

penyandang disabilitas;

perempuan kepala keluarga;

anak-anak;

daerah tertinggal;

pelaku usaha mikro;

pekerja migran.

Keberpihakan tersebut bukan bentuk diskriminasi, melainkan usaha mencapai keadilan substantif.

10. Kemandirian dan keterbukaan

Kemandirian tidak sama dengan isolasi. Negara tetap dapat bekerja sama dengan dunia internasional, tetapi harus memiliki kapasitas untuk menentukan kepentingannya sendiri.

Kemandirian ekonomi meliputi:

ketahanan pangan;

ketahanan energi;

kemampuan teknologi;

industri bernilai tambah;

penguatan sumber daya manusia;

sistem keuangan yang stabil;

kemampuan mengelola sumber daya alam;

perlindungan terhadap kepentingan nasional.

11. Keberlanjutan ekologis

Alam dipandang sebagai amanah dan bagian dari kepentingan publik. Karena itu, ekonomi Pancasila-Islam harus memperhatikan:

batas daya dukung lingkungan;

keadilan antargenerasi;

pencemaran;

perubahan iklim;

konservasi;

energi terbarukan;

ekonomi sirkular;

perlindungan masyarakat terdampak.

Pertumbuhan yang menghancurkan lingkungan tidak sesuai dengan maqashid maupun keadilan sosial.

Matriks Sintesis

Kesimpulan

Ekonomi Pancasila-Islam adalah sistem ekonomi tersendiri karena memiliki landasan filosofis, tujuan, konsep kepemilikan, mekanisme distribusi, serta hubungan negara-pasar yang berbeda dari kapitalisme dan sosialisme.

Sistem ini:

mengakui kepemilikan individu, tetapi menolaknya sebagai hak mutlak;

menerima pasar, tetapi mengaturnya dengan prinsip keadilan;

menerima peran negara, tetapi menolak kontrol negara yang total;

mengembangkan kepemilikan kolektif melalui koperasi dan komunitas;

menggabungkan zakat, wakaf, pajak, dan jaminan sosial;

menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan;

mengukur keberhasilan melalui falah, kemaslahatan, dan keadilan sosial;

menghubungkan kebebasan dengan amanah;

menghubungkan pembangunan dengan keberlanjutan;

menghubungkan kemandirian nasional dengan kerja sama global.

Dengan demikian, ekonomi Pancasila-Islam bukan “kapitalisme yang diberi nilai agama” dan bukan pula “sosialisme yang disesuaikan dengan budaya Indonesia”. Ia merupakan paradigma integratif yang berusaha membangun perekonomian berdasarkan amanah ilahi, martabat manusia, demokrasi ekonomi, gotong royong, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.